mengatakan anggaran pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mencapai Rp23 triliun.
"Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini," kata Lalu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Lalu mengatakan anggaran ini harus digunakan dengan baik. Ia meminta proses pengangkatan tidak dipersulit oleh administrasi serta birokrasi yang berkepanjangan.
"Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian," ujarnya.
Lalu mengaku sampai sekarang belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pengangkatan guru PPPK paruh waktu jadi penuh waktu.
"Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima," kata Lalu.
Lalu meminta kepada pemerintah agar segera mengeluarkan juklak dan juknis supaya para guru dapat mempersiapkan segala persyaratannya.
"Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan," katanya.
Selain itu, Lalu berharap pemerintah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama ini.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemerintah akan mengangkat status pegawai PPPK (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai tanggal 1 Januari 2027.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Prasetyo, pengangkatan ini tidak hanya untuk profesi guru, melainkan untuk lintas profesi lainnya.
"Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain. Nah itu secara apa namanya, status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," ucap Prasetyo.