8 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Perlindungan LPSK

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang memberi perlindungan kepada Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku dalam perkara tindak pidana terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka. Namun hingga Kamis (12/11/2026), LPSK belum ada pihak mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator tersebut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, lembaganya telah menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara tersebut. Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi.

"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," ujar Sri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).

Meski belum menerima pengajuan dari saksi pelaku, LPSK tetap membuka peluang permohonan dengan status berbeda seiring perkembangan penanganan perkara.

Saat ini, LPSK masih menelaah delapan permohonan yang masuk. Lembaga tersebut juga berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi dan mendalami kebutuhan pelindungan para pemohon.

Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Lebih lanjut, LPSK juga terus memantau perkembangan penanganan perkara, termasuk kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Empat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring, Ahrie Sonta. Ia juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Kedua, SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Plt. Kepala Bagian Monitoring kepada Jenderal LSP. Laporan tersebut berupa laporan harian dan laporan analisis.

Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari Jenderal LSP.

EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Keempat, AS yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan melakukan pengawasan (surveillance).