Pemerintah Indonesia mulai menerapkan minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen sejak September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro atau sekitar Rp15,17 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan GMT merupakan komitmen Indonesia untuk mengambil hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tersebut.
"Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas multinational enterprise yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta euro per tahun," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Bimo menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memastikan perusahaan multinasional memberikan kontribusi pajak yang adil atas aktivitas ekonominya di Indonesia.
Selama ini, perusahaan multinasional memiliki peluang memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajak. Melalui GMT, pemerintah berupaya mencegah praktik tersebut sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan global dan pelaku usaha domestik.
Berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, DJP telah mengidentifikasi sejumlah entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan kebijakan GMT.
Untuk wajib pajak dalam negeri, terdapat 37 perusahaan induk dan 1.721 perusahaan anak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri, terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.
DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan yang berkedudukan di Indonesia.
Bimo menegaskan GMT bukan sekadar kebijakan teknis perpajakan internasional, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Menurutnya, perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia juga harus memberikan kontribusi yang sepadan bagi pembangunan negara.
Kontribusi pajak dari perusahaan besar diperlukan untuk mendukung pembiayaan berbagai fasilitas publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Selain itu, kebijakan GMT bertujuan mencegah praktik race to the bottom, yakni persaingan antarnegara dalam menurunkan tarif pajak demi menarik investasi.
Dengan adanya standar pajak minimum sebesar 15 persen, perusahaan multinasional diharapkan tidak lagi leluasa menekan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara.