Politik

Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Postidar Sebut Kepemimpinan Dasco Berpihak ke Rakyat

Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Postidar Sebut Kepemimpinan Dasco Berpihak ke Rakyat

JAKARTA - Presidium Postidar (Profesional Terpadu Indonesia Raya) menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, atas kepemimpinan, komitmen, dan peran strategisnya dalam mengawal agenda reformasi hukum, khususnya terkait pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, Kamis (10/11/2026) di Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

Presidium Postidar yang terdiri dari Sulaiman Haikal, Agus Teddy Sumantri, Thurman Simanjuntak, dan Ahmad Kailani menilai, penyelesaian agenda legislasi Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, serta memastikan kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Menurut Presidium Postidar, komitmen dalam menuntaskan agenda tersebut menjadi bukti bahwa aspirasi publik mengenai pemberantasan korupsi harus dijawab melalui kerja nyata, bukan sekadar janji politik.

Di tengah dinamika politik dan proses legislasi yang tidak sederhana, Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kepemimpinan politik yang mampu menjembatani berbagai kepentingan demi tercapainya agenda strategis nasional.

"Komitmen mengawal UU Perampasan Aset menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Pak Dasco merupakan figur yang mampu bekerja secara taktis, membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta mendorong agar aspirasi rakyat dan agenda reformasi hukum mendapatkan perhatian serius," ujar perwakilan Presidium Postidar dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026) di Jakarta.

Lebih lanjut, Presidium Postidar menilai rekam jejak Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan parlemen menunjukkan kapasitasnya dalam merespons berbagai persoalan strategis bangsa.

Mereka juga dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas politik nasional serta membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, DPR RI, dan berbagai elemen masyarakat.

Bagi Postidar, konsistensi dalam mengawal agenda kerakyatan, loyalitas terhadap kepentingan bangsa, serta kemampuan manajerial politik merupakan modal penting bagi seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.