Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mengoptimalkan keberadaan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan...
Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum memperkuat keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan melalui peningkatan jumlah pos yang aktif, kompetensi paralegal, serta dukungan honorarium guna memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan dorongan tersebut dalam rapat bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mengoptimalkan keberadaan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan melalui peningkatan jumlah Posbankum aktif, penguatan kompetensi, dan dukungan honorarium bagi paralegal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat," kata Willy dalam rapat dengar pendapat yang dipantau daring di Jakarta, Kamis.
Selain penguatan Posbankum, Komisi XIII juga mendorong Kementerian Hukum menginisiasi mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.
Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sejak dini, sekaligus membangun kesadaran mengenai hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam rapat tersebut, Komisi XIII turut mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian Hukum sepanjang 2026, khususnya dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum, transformasi digital, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target.
Willy menyampaikan apresiasi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Adapun sejumlah rekomendasi Komisi XIII tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan hukum yang lebih inklusif, merata, dan mudah diakses masyarakat, terutama melalui penguatan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan serta peningkatan literasi hukum sejak jenjang pendidikan.
Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan sebanyak 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah terbentuk di seluruh Indonesia dengan penanganan 249.820 kasus melalui konsultasi maupun penyelesaian perkara, sebagai upaya memperluas akses keadilan dan mengurangi beban pengadilan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Supratman mengatakan Posbankum menjadi sarana masyarakat menyelesaikan persoalan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice, sesuai semangat pembaruan hukum pidana.
"Dan sampai dengan saat ini sudah 249.820 kasus yang masuk, entah itu sifatnya konsultasi ataupun juga menyelesaikan kasusnya, dan ini kalau berlanjut terus ke pengadilan, ini luar biasa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara," kata Supratman.
Ia mengatakan penyelesaian perkara melalui Posbankum juga dapat mengurangi beban aparatur penegak hukum, sekaligus mendorong masyarakat menyelesaikan persoalan secara lebih efektif tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan.
Supratman menyebut masyarakat dan pemerintah desa menjadi basis utama pengembangan Posbankum, mengingat aparatur desa selama ini telah berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam membangun sistem tersebut, termasuk memberikan legitimasi melalui pembentukan Posbankum serta menyiapkan pelatihan bagi paralegal.
"Jadi ini sebenarnya kita desain karena sesuatu yang sudah tumbuh di masyarakat dan sudah dilakukan oleh aparatur pemerintah terkecil kita, terutama kepala desa yang setiap hari menyelesaikan kasus sebenarnya. Itu dasarnya kami membangun ini," ujar dia.
Ia mengatakan pelatihan paralegal akan dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah memperoleh dukungan pemerintah.
Saat ini terdapat 777 organisasi bantuan hukum yang didukung negara, dengan target meningkat menjadi 1.000 organisasi pada 2027 untuk memperluas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Supratman menjelaskan Posbankum juga akan terhubung dengan berbagai unsur pemerintah dan aparat terkait, antara lain Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta Kejaksaan melalui program Jaga Desa.
Ia menekankan keberadaan Posbankum tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik di masyarakat.
"Tujuan utama kita, Pak Ketua, dari Posbankum ini sebenarnya bukan hanya sisi aspek hukumnya, tapi terutama aspek sosialnya. Jadi kohesi sosial itu harus tumbuh lagi dari kasus yang mungkin kasus ringan," kata dia.
Supratman mencontohkan Posbankum dapat menjadi ruang mediasi untuk mengatasi konflik antarkampung maupun konflik sosial lainnya, termasuk di wilayah Papua yang memiliki tradisi penyelesaian konflik melalui mekanisme adat.
Ia berharap pendekatan berbasis komunitas tersebut dapat memperkuat perdamaian dan mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.