Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum soal Tuduhan Ikut Rapat Penyadapan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ESDM menegaskan siap menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang menuduhnya ikut dalam rapat Prabowo Subianto. Hal itu akan dilakukan Bahlil apabila penuduh tak memberikan klarifikasi tuduhannya dalam waktu 3x24 jam.

"Saya kasih waktu untuk, saya sudah memberikan somasi kan? Kalau tidak segera mengklarifikasi, saya akan menempuh jalur hukum ya," jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia membantah tudingan ikut dalam rapat penyadapan kepada Prabowo. Bahlil mempersilahkan pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikkan tudingannya itu.

"Kan ada framing, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa saya diasumsikan ikut dalam rapat itu, dan saya katakan saya tidak pernah melakukan itu, dan kalau ada ya dibuktikan," jelasnya.

Bahlil menyerahkan kepada aparat penegak hukum terkait kasus penyadapan terhadap Prabowo. Dia mendukung kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas.

"Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum, ya. Dalam hal ini kepolisian untuk mengungkap secara tuntas. Kita serahkan saja," tutur Bahlil.

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Ahrie Sonta (AS), dan Irjen Eko Hadi (EH).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengatakan, praktik penyadapan tersebut berlangsung di lingkungan Polri.

"Di lingkungan Polri," jawab Suhermanto kepada wartawan di Gedung Divisi Humas Polri, Kamis (5/11/2026).

Suhermanto juga mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk ahli informasi dan transaksi elektronik serta ahli pidana. Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah personel kepolisian.

"Untuk saksi, tentu saja ada beberapa saksi dari anggota Polri dan ahli," tuturnya.

Atas perbuatan ilegal tersebut, para tersangka kini dijerat dengan sejumlah pasal berlapis yang membawa ancaman hukuman berat, antara lain:

Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait tindakan sengaja tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.

Pihak Bareskrim menegaskan akan terus mendalami motif di balik penyadapan tersebut dan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat guna menjaga keamanan siber serta kerahasiaan komunikasi para pejabat dan lembaga negara.