Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan aksi penyadapan yang dilakukan LSP merupakan perbuatan pelanggaran hukum.
"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin.
Dia pun mendorong agar kasus ini diselesaikan hingga tuntas oleh penegak hukum. Saat ditanya terkait siapa saja pejabat atau tokoh publik yang kemungkinan akan menjadi tersangka kasus ini, Dudung enggan mengomentari hal itu.
"Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah," singkat dia.
Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data eelektronik. Mereka adalah mantan LSP, ASN dan EHS.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri juga menetapkan SU sebagai tersangka sehingga jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, ASN dan EHS telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.