Jakarta (ANTARA) - Badan Legislatif DPR bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sepakat mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR pada 12 Desember 2026.
Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) membahas RUU Hak Cipta yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung, serta dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar beserta jajarannya, di Kantor DJKI, Jakarta, Senin.
"Kita perlu membedah dan memahami DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) ini dengan lebih baik melalui FGD agar pembahasan di ruang rapat dapat berlangsung secara konstruktif dan tidak berlarut-larut. Target kita, pembahasan RUU ini dapat berjalan lancar sehingga sebelum penutupan masa sidang 12 Desember sudah bisa dibawa ke Rapat Paripurna DPR," kata Martin membuka diskusi.
Dalam pengantar FGD tersebut, Dirjen KI Hermansyah Siregar memaparkan bahwa terdapat 1.117 DIM serta 736 penjelasan dalam RUU Hak Cipta yang dipetakan ke dalam empat klaster utama.
Klaster tersebut meliputi modernisasi penyesuaian teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan text data mining, tata kelola dan transparansi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), perlindungan hak cipta karya jurnalistik, dan karya seni, hingga penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan digital.
Pada klaster modernisasi teknologi, pemerintah menitikberatkan penyesuaian norma terhadap perkembangan kecerdasan buatan (artificial intellingence/AI) dan text data mining. Pemerintah dan DPR telah menyepakati prinsip bahwa karya yang dihasilkan 100 persen murni oleh AI tidak berhak mendapat perlindungan hak cipta karena AI hanya berkedudukan sebagai alat bantu (tool).
"Salah satu poin krusial yang disepakati antara pemerintah dan DPR adalah penegasan bahwa karya yang dihasilkan 100 persen murni oleh AI tidak akan mendapat perlindungan hak cipta," kata Hermansyah.
Selain mengatur pembatasan hak cipta berbasis AI, klaster ini juga mengusulkan perlindungan atas pelanggaran hak cipta bentuk baru, seperti manipulasi ekspresi, suara, maupun gambar tokoh publik, tokoh agama di media sosial yang berpotensi merusak reputasi dan merendahkan martabat seseorang.
Sementara pada klaster tata kelola royalti, RUU Hak Cipta dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta interoperabilitas data pengelolaan royalti karya cipta. '
Langkah reformasi kelembagaan ini mencakup penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) baik di sektor musik maupun non-musik.
Adapun pada klaster perlindungan lintas sektor, pemerintah mengusulkan norma baru untuk memasukkan karya jurnalitisk sebagai bagian dari objek hak cipta guna melindungi hak ekonomi perusahaan pers dari eksploitasi masif platform digital berbasis AI.
Selain itu, kata dia, diatur pula hak jual kembali (resale right) bagi para seniman seni rupa serta hak pinjam publik (public lending right) bagi penulis buku di perpustakaan publik.
Terkait klaster penegakan hukum, lanjut Hermansyah, RUU ini menginstroduksi mekanisme dynamic injection agar aparat penegak hukum (APH) dapat melakukan pemblokiran situs bajakan di internet secara lebih lincah.
Di samping itu, diusulkan skema delik biasa yang dikombinasikan dengan delik aduan khusus untuk menindak kejahatan pembajakan terorganisasi yang berdampak masih para perekonomian nasional.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung yang memimpin diskusi menekankan pentingnya melakukan klasterisasi terhadap 1.117 DIM agar proses pembahasan berjalan simultan dan konstruktif.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pihak berada dalam satu frekuensi terkait struktur perundang-undangan sebelum pembahasan resmi dimulai di tingkat rapat Baleg.
"Karena pada saat yang sama di Baleg juga akan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat misalnya. Itu juga tahun ini kami targetkan untuk selesai. Jadi jadwal cuku padat, jadi supaya Hak Cipta ini juga bisa cepat selesai," kata Martin.
Hadir dalam FGD tersebut dan turun memberikan tanggapan terhadap DIM RUU Hak Cipta di antaranya Melly Goeslaw dan Elfonda Mekel atau Once Mekel, anggota Komisi X DPR RI, Banyu Biru Djarut, anggota Komisi VII, Aria Bima dari Komisi II DPR RI.