Oleh : OK Saidin
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Banyak diksi muncul di media dalam sepekan terakhir. Ada yang menyebut peristiwa ini pengkhianatan. Ada pula yang langsung mengaitkannya dengan kualifikasi perbuatan makar. Apa pun diksinya, publik sepakat pada satu hal: ini peristiwa besar dalam sejarah kepolisian republik ini.
Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH (detik.com, 3/11/2026). Dua nama lain adalah perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal.
Penyidik menjerat mereka dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Sehari kemudian, Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (detik.com, 9/11/2026).
Seorang jenderal bintang empat, mantan Kapolri, kini harus berhadapan dengan penyidik yang dahulu menjadi anak buahnya.
Ironi ini sulit dibayangkan dua tahun lalu. Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025, justru ketika hubungan Presiden dengan Listyo Sigit sedang "manis-manisnya". Menurut keterangan penyidik, sasarannya tidak hanya Presiden. Daftar itu mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha (detik.com, 3/11/2026). Para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026.
Saya ingin menegaskan satu hal sejak awal. Status tersangka belum berarti bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap melekat pada setiap orang, termasuk mantan pucuk pimpinan Polri. Justru karena itu, perkara ini harus diuji di ruang sidang, bukan di ruang redaksi atau linimasa media sosial.
Namun, sebagai peristiwa sosial, kasus ini menyentuh soal yang lebih dalam. Pengkhianatan oleh orang dekat selalu paling berbahaya. Tidak ada yang lebih memahami "kita" selain orang terdekat dan orang kepercayaan kita. Sejarah mencatat banyak "orang besar" jatuh oleh tangan dari dalam. Julius Caesar tumbang di Senat Roma, dan di antara penikamnya ada Brutus, orang yang ia anggap anak sendiri. Saddam Hussein ditemukan di lubang persembunyian pada Desember 2003 berkat keterangan orang kepercayaannya. Dalam sejarah Islam, masa para sahabat Rasul pun diwarnai fitnah yang tumbuh dari dalam barisan sendiri.
Pelajarannya sederhana tetapi pahit. Kekuasaan paling rentan bukan terhadap musuh yang tampak, melainkan terhadap kawan yang memegang kunci. Dalam negara hukum modern, kunci itu sering berbentuk kewenangan teknis: akses ke perangkat penyadapan, ke basis data, dan ke jaringan telekomunikasi. Siapa yang memegangnya memegang pengetahuan tentang orang lain. Pengetahuan itu dapat menjadi alat perlindungan negara, tetapi juga dapat berubah menjadi alat tekanan.
Komisi III DPR RI telah mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyebut rapat itu akan membahas dalang dan motif penyadapan (detik.com, 9/11/2026). Inilah fungsi pengawasan legislatif yang kita harapkan. Jimly Asshiddiqie juga mendorong agar perkara ini diusut tuntas, sampai ke akar-akarnya (detik.com, 8/11/2026).
Pertanyaan pokok yang harus dijawab terang benderang adalah motif. Apakah penyadapan itu bermotif politik kekuasaan? Apakah ia dimaksudkan untuk melemahkan jabatan Presiden? Ataukah ia merupakan bagian dari persiapan menggulingkan pemerintahan yang sah? Tiap jawaban membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Tiap jawaban juga menentukan bagaimana bangsa ini akan memandang Polri dalam satu dekade ke depan.