Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti pentingnya verifikasi lapangan terhadap dugaan pembukaan sejumlah lahan dalam areal perusahaan pemegang konsesi hutan dengan cara dibakar di Papua Selatan.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan.
Langkah verifikasi ini menindaklanjuti surat yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Kehutanan kepada Gubernur Papua Selatan pada 4 November 2026 terkait kebutuhan klarifikasi kondisi lahan di wilayah tersebut.
Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan hasil identifikasi awal sebaran titik panas pada sejumlah wilayah konsesi perusahaan, di antaranya PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta dalam rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sore tadi.
"Data tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi," kata Kristomei
BNPB, menurut dia dalam kesempatan tersebut juga mendorong langkah penguatan integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar sistem pemantauan karhutla nasional semakin akurat.
Adapun data terkait informasi perizinan sektor kehutanan, Hak Guna Usaha (HGU), perkebunan, hingga pertambangan dinilai sangat dibutuhkan untuk melengkapi data yang telah dimiliki lembaga.
“Kami membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, sistem ini dapat dikembangkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mencegah kebakaran,” kata dia menegaskan.
Penguatan sistem pengawasan tersebut menjadi penting mengingat karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu (8/11) pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 2.529 titik panas dan 976 titik api, dengan total luasan area terbakar mencapai 5.335 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.925 hektare masih terpantau belum padam.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 443 titik, disusul Papua Selatan sebanyak 427 titik dan Sulawesi Tenggara sebanyak 279 titik.
Sementara itu, berdasarkan luasan area terbakar, Kalimantan Tengah mencapai 1.098 hektare, Papua Selatan 830 hektare, dan Sulawesi Tenggara 566 hektare.