Palu (ANTARA) - Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan program Berani Sehat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) bisa menjadi percontohan untuk diterapkan daerah lain dalam menjamin kesehatan masyarakat.
"Program Berani Sehat yang menyasar masyarakat miskin maupun miskin ekstrem sudah tepat. Menurut kami seharusnya bisa menjadi contoh untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia," kata Akmal Budi Yulianto saat bertemu Gubernur Sulawesi Tengah di Kota Palu, Sabtu.
Menurut dia, program daerah melalui jaminan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, maka BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang ditugasi pemerintah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengapresiasi langkah Pemprov Sulteng.
"Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPJS guna memastikan kesehatan masyarakat terus terjaga dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut data pemerintah setempat sebanyak 221.120 warga Sulteng telah terlayani program Berani Sehat yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Sementara jumlah peserta aktif JKN sekitar 3,01 juta jiwa atau cakupan kepesertaan aktif 91,25 persen dari total jumlah penduduk Sulteng sekitar 3,3 juta jiwa.
"Presentasi itu sangat positif dan kami berharap Pemprov Sulteng terus konsisten memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakatnya," ujarnya.
Menurut dia, kunjungan kerja pihaknya di Palu juga merupakan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan JKN.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan program Berani Sehat bentuk komitmen pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang profesional untuk melindungi masyarakat membutuhkan.
Termasuk layanan medis dan kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggulangi BPJS dapat dilayani melalui skema non-JKN pada program Berani Sehat.
"Seperti korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kecelakaan tunggal, dan penyakit tertentu lainnya. Masyarakat datang berobat di fasilitas kesehatan cukup membawa KTP-el," ucapnya.
Selain itu, program prioritas tersebut juga untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang prima, setara, dan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Berani Sehat sebesar Rp124, 95 miliar melalui APBD 2026. Urusan iuran Berani Sehat berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan," tutur Anwar.