Pemerintah memperkuat penegasan batas administrasi desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP). Langkah ini dilakukan untuk mencegah sengketa antarwilayah, memperjelas kepemilikan aset, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tidak terkendala persoalan batas administrasi.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) mengintensifkan sosialisasi penegasan batas desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan ini membahas kebijakan penegasan batas desa, pemilihan peta dasar, metode penelusuran batas wilayah hingga verifikasi teknis hasil pemetaan.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Bernhard E Rondonuwu yang diwakili Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Lusje Anneke Tabalujan menegaskan batas desa memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan.
"Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa," kata Lusje, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Lusje, kepastian batas wilayah bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Kejelasan batas juga dibutuhkan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, memperjelas aset pemerintah desa maupun masyarakat, serta mengurangi potensi konflik antarwilayah.
Peta Akurat Jadi Kunci
Dalam sosialisasi tersebut, BIG menekankan penggunaan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 sebagai peta dasar penegasan batas desa. Peta dengan skala tersebut dinilai memiliki ketelitian geometrik dan detail objek yang lebih memadai untuk mengidentifikasi batas wilayah, termasuk jalan, sungai, saluran air, dan bangunan.
Jika peta RBI skala 1:5.000 belum tersedia, pemerintah dapat menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) dengan resolusi spasial paling rendah empat meter. Sumber citra lain juga dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan teknis.
Integrasi data geospasial menjadi perhatian penting agar peta tematik yang disusun kementerian, pemerintah daerah, maupun pihak lain tetap mengacu pada peta dasar yang sama.
Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan lahan, perizinan, hingga pelaksanaan program pembangunan. Proses penegasan batas desa dilakukan melalui pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pelacakan batas, kesepakatan antardesa, hingga pengesahan melalui peraturan kepala daerah.
Penelusuran dapat menggunakan metode kartometrik melalui peta dan data digital maupun metode terestris dengan survei langsung di lapangan.
Ratusan Desa Jadi Sasaran
Dalam materi sosialisasi, terdapat 81 desa di Muna Barat dan 67 desa di Buton Tengah yang menjadi sasaran program. Keduanya merupakan bagian dari 272 desa yang masuk dalam percepatan penegasan batas di Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.
Sementara itu, capaian penegasan batas desa secara nasional baru mencapai 16,77% atau 12.622 desa dari total 75.266 desa. Lusje meminta pemerintah daerah (pemda) tidak hanya menyelesaikan pemetaan, tetapi juga melengkapi dokumen pendukung berupa peraturan bupati, data digital, dan berita acara kesepakatan.
Melalui ILASPP, Kemendagri berharap penegasan batas desa menghasilkan kepastian hukum dan peta wilayah yang dapat digunakan sebagai acuan pembangunan, pengelolaan aset, serta pelayanan pemerintahan desa.