Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri (TAM) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya menekankan pentingnya PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur untuk terus mengantisipasi potensi gangguan ketenagalistrikan di wilayahnya.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, PLN Jatim perlu menjaga keseimbangan antara ketersediaan daya pembangkit dan peningkatan kebutuhan listrik.
Penguatan sistem ketenagalistrikan tidak hanya berfokus pada kapasitas pembangkit, tetapi juga mencakup kesiapan jaringan transmisi dan distribusi dalam mengantisipasi gangguan.
"Jawa Timur memiliki kebutuhan listrik yang besar dan terus berkembang. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa ketersediaan pembangkit didukung jaringan transmisi dan distribusi yang andal. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi gangguan menjadi sama pentingnya dengan ketersediaan kapasitas pembangkit itu sendiri," ujar dia saat melakukan kunjungan kerja ke PLN UID Jatim di Surabaya, Jatim, Jumat (13/11).
Saat ini, jumlah pelanggan listrik di Jawa Timur mencapai 14-15 juta pelanggan dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa.
"Besarnya kebutuhan tersebut menjadikan keandalan pasokan listrik sebagai aspek strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat, industri, dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Hangga.
General Manager PLN UID Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan penguatan infrastruktur jaringan membutuhkan dukungan lintas instansi, terutama terkait perizinan, pemberian kompensasi, dan pelaksanaan rekonduktor.
"PLN terus berupaya meningkatkan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan. Koordinasi lintas instansi menjadi penting agar pengembangan jaringan dapat berjalan lebih efektif dan kontinuitas pasokan listrik tetap terjaga," ujar dia.
Sementara itu, Senior Manager Perencanaan PLN UID Jatim Imam Asrori menjelaskan kontribusi EBT di Jawa Timur masih didominasi oleh PLTA.
Ke depan, pengembangan PLTS menjadi salah satu fokus dengan rencana alokasi kapasitas sebesar 1.000 MW di Jawa Timur, sebagai bagian dari target pengembangan PLTS nasional 100 GWp.
Sejumlah wilayah potensial di Jatim meliputi Pasuruan, kawasan Sungai Brantas, Banyuwangi, dan Madura.
Menurut Hangga, pengembangan EBT perlu mempertimbangkan kesiapan jaringan dan karakteristik masing-masing sumber energi agar penambahan kapasitas pembangkit tetap dapat mendukung keandalan sistem.
"Transisi energi tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan kapasitas pembangkit. Kita juga perlu memastikan kesiapan jaringan, keandalan pasokan, dan kemampuan sistem dalam mengelola karakteristik energi terbarukan. Dengan demikian, peningkatan kontribusi energi bersih dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketahanan pasokan listrik," katanya menjelaskan.
Hangga juga menyampaikan pentingnya melihat rasio elektrifikasi tidak hanya dari ketersediaan sambungan listrik, tetapi juga dari kualitas dan kontinuitas akses masyarakat terhadap listrik.
"Capaian rasio elektrifikasi perlu dilihat bersama dengan kondisi pelayanan di lapangan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pasokan listrik," ujar dia.
Hangga turut menyoroti pentingnya mengukur manfaat penggunaan kendaraan listrik terhadap pengurangan emisi.
Menurut dia, manfaat lingkungan kendaraan listrik perlu dilihat berdasarkan sumber energi yang digunakan untuk pengisian daya.
"Pengembangan kendaraan listrik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kontribusi energi bersih dalam sistem pembangkitan," katanya menjelaskan.
Manajer PLN UP3 Surabaya Selatan Hendri menjelaskan PLN terus memperluas fasilitas pengisian daya, termasuk penambahan SPKLU menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Berdasarkan data, terdapat 56 unit SPKLU di Surabaya dan 347 unit di seluruh Jawa Timur yang tersebar di 92 lokasi.
Jumlah transaksi pengisian daya juga mengalami peningkatan 3-3,5 kali lipat, menunjukkan pertumbuhan kebutuhan infrastruktur kendaraan listrik.