DJP Terima 7.588 Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak

Liputan6.com, Jakarta - () telah menerima 7.588 permohonan pengurangan pajak melalui Program Pengurangan Administrasi (PSA) hingga 13 November 2026. Dari jumlah tersebut, meminta pengurangan sanksi dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, jumlah permohonan tersebut masih dinamis karena program pengurangan sanksi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan hingga 100% sesuai persyaratan.

"Ini angka yang sangat dinamis, ini angka tarikan tadi pagi. Jadi tentu nanti seiring dengan berjalan waktu, sampai 31 Desember 2026, kesempatan diberikan kepada wajib pajak untuk bisa mendapatkan pengurangan sampai dengan 100% apabila memenuhi persyaratan," ujar Bimo kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti merinci, sebanyak 4.941 wajib pajak mengajukan permohonan sebelum berlakunya PMK 71. Permohonan tersebut mencakup 21.128 surat tagihan pajak (STP) dan surat ketetapan pajak (SKP).

Dari kelompok tersebut, nilai sanksi mencapai sekitar Rp 222,24 miliar, sedangkan nilai sanksi yang diminta untuk dikurangi mencapai sekitar Rp 194,20 miliar. DJP juga telah menerima setoran sebesar Rp 251,74 miliar.

"Total sudah ada 7.588 wajib pajak yang mengajukan permohonan PSA,” kata Inge.

Sementara itu, setelah PMK 71 berlaku, DJP menerima permohonan dari 2.824 wajib pajak dengan total 5.188 STP dan SKP. Nilai sanksi dalam kelompok ini mencapai Rp 89 miliar, sedangkan nilai pengurangan yang diminta mencapai Rp 16,223 miliar.

Inge menjelaskan, sebagian besar permohonan setelah PMK 71 berasal dari STP yang tidak memiliki komponen pokok pajak. Melalui ketentuan tersebut, wajib pajak dapat membayar 10% dari nilai sanksi untuk memperoleh pengurangan sebesar 90%.

DJP juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang telah mengajukan permohonan berdasarkan PMK 118 sebelum PMK 71 berlaku untuk memperoleh perlakuan sesuai ketentuan baru. Namun, wajib pajak tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan tambahan yang akan diperiksa oleh kantor wilayah DJP maupun penelaah keberatan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp 500 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk mengejar target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun. DJP menyiapkan sejumlah kebijakan dan memperkuat pengawasan untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember 2026.

"Angka detailnya besok (Konpers APBN KiTa) akan kami sampaikan. Tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun di November dan Desember,” ujar Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global (global minimum tax). DJP juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

Dari sisi internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar kinerja pengawasan lebih terukur. Bimo menyebut, fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 25%.

DJP juga menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan.

“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” jelas Bimo.

Bimo menegaskan, DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN dan mendukung perekonomian nasional.

“Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh,” kata dia.

Berdasarkan data APBN KiTa edisi September 2026, realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun atau 68,2% dari target APBN 2026. Penerimaan tersebut tumbuh 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp 809,3 triliun atau tumbuh 17,6%, sedangkan PPh migas mencapai Rp 43,6 triliun atau meningkat 128,2%. Penerimaan PPN dan PPnBM juga tumbuh 38,6% menjadi Rp 683,3 triliun.

Sebaliknya, penerimaan PBB dan pajak lainnya turun 24,8% menjadi Rp 71,4 triliun. Berdasarkan jenis pajak, PPh Pasal 21 mencapai Rp 189,4 triliun atau tumbuh 19%, sedangkan PPh badan mencapai Rp 276,7 triliun atau meningkat 29%. Adapun PPN dalam negeri tumbuh 51,3% menjadi Rp 369,5 triliun.