Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meski asetnya sudah dirampas melalui mekanisme tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based (NCB).
Adapun ketentuan yang disetujui itu berada dalam Pasal 6A sebagai substansi baru yang diusulkan pemerintah.
"Jadi, ini sudah tepat ya, artinya walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana," kata Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Komisi III DPR sebelumnya telah menyetujui RUU Perampasan Aset menerapkan mekanisme non-conviction based atau perampasan tanpa putusan pidana yang ada di Pasal 3 huruf b.
Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pasal 6 Ayat 1 RUU Perampasan Aset mengatur ada lima kategori pelaku tindak pidana yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan pidana.
Lima kategori itu, yakni tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Selain itu, Pasal 6 Ayat 2 juga mengatur agar perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, harus memenuhi kriteria aset bernilai minimal Rp1 miliar.
Komisi III DPR juga menyetujui usulan pemerintah agar perampasan aset yang sudah berjalan tanpa berdasarkan putusan pidana dihentikan berdasarkan penetapan hakim jika tersangka atau terdakwa sudah tertangkap.
Setelah itu, proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum acara pidana.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pada Senin ini, pihaknya membahas substansi dan substansi baru dalam DIM itu selesai didiskusikan.
Meski begitu, menurut dia, pembahasan yang sudah disetujui hari ini bisa ditinjau ulang.
"Nanti kalau ada yang miss-miss, terakhir kita review. Hari ini substansi dan substansi baru," kata Habiburokhman.