Waketum Hanura Patrice Rio Capella berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diproses DPR besok. Hal itu agar polemik yang terjadi tidak berlarut-larut.
"Kalau Hanura tentu sebagai partai yang belum ada atau tidak ada kursi di DPR, tentu bisa berharap kepada teman-teman di DPR dalam masa sidang besok yang akan dibuka itu tidak boleh berlarut-larut sehingga rakyat itu dalam keragu-raguan dan dalam posisi tidak menentu," kata Rio kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
DPR menurutnya harus menindaklanjuti agar isunya tidak menjadi liar di masyarakat. Menurut dia, DPR harus mencari jalan keluar yang tegas.
"Sehingga nanti tidak ada lagi isu-isu liar di publik ya. Jadi DPR yang apa yang mempunyai kewenangan dan berfungsi untuk itu tentu kita harapkan tegas untuk mencarikan jalan keluarnya," tuturnya.
Hanura, kata dia, mendukung semuanya berjalan sesuai koridor hukum. Apa pun nanti tindak lanjutnya akan didukung Hanura.
"Kami Hanura tentu mendukung apapun langkahnya demi kebaikan bangsa dan negara. Sekali lagi bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan segalanya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah setelah masa reses DPR. Dia menyebutkan sampai saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal antarfraksi di DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengatakan sudah banyak masukan dari beberapa pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya.
Dasco menyebutkan, setelah pembukaan masa sidang besok, proses-proses yang ada bisa berjalan. DPR sendiri masih menunggu salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," sebutnya.
"Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tambah dia.