Foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diturunkan di Ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Kamis (12/11) lalu. Sempat ada insiden foto terbalik usai dicopot dari dinding.
Foto diturunkan saat ada audiensi aliansi masyarakat sipil di DPRD. Dilansir dari Detikcom, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengaku tidak mengetahui hal itu.
Buky mengatakan tidak ada instruksi untuk menurunkan atau membalik foto tersebut. Dia mengaku terkejut ketika foto Gibran dalam posisi terbalik menjadi sorotan publik dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki etika.
Menurut Buky, audiensi merupakan bagian dari keterbukaan DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat. Sebagai rumah rakyat, DPRD berkewajiban menerima kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan tuntutan.
"Pertama bahwa DPRD ini kan rumah untuk rumah rakyat, jadi setiap ada yang mengajukan audiensi itu pasti kami terima. Sebisa mungkin biasanya pimpinan yang menerima," kata Buky kemarin, Jumat (13/11).
Dia menjelaskan, surat permohonan audiensi dari kelompok masyarakat sipil Jawa Barat sebenarnya sudah diterima sehari sebelum muncul kabar pengunduran diri Wakil Presiden. Dalam surat tersebut, terdapat sekitar enam tuntutan yang ingin disampaikan.
Setelah audiensi selesai, peserta meminta berfoto bersama. Saat itu Buky melihat ada seseorang yang membawa foto Gibran. Namun, karena posisinya di pinggir, ia mengaku tak mengetahui foto tersebut kemudian diletakkan dalam posisi terbalik.
"Di akhir setelah audiensi, seperti biasa mereka minta foto bersama. Saya ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Pak Iwan. Kemudian, memang kelihatan ada yang membawa pigura foto Wakil Presiden, lalu saya kan posisi di pinggir. Saya tidak tahu bahwa posisi fotonya itu dibalikin," kata Buky.
Buky mengatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat melalui koordinatornya. DPRD Jabar berencana mengirimkan surat untuk meminta penjelasan mengenai pihak yang menurunkan dan membalik foto tersebut.
"Kami akan bersurat hari ini meminta klarifikasi atas kejadian kemarin. Kami akan tunggu jawabannya secepat mungkin. Jadi mudah-mudahan sih secepatnya mereka juga memberikan jawaban," ujarnya.
Demul angkat suara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Demul buka suara soal pencopotan dan pembalikan foto Gibran di DPRD Jabar itu.
Dedi menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya penyampaian sikap politik merupakan bagian dari hak demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat tetap harus disertai tanggung jawab dan menjunjung adab.
"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11) seperti diberitakan Detikcom.
Ia menilai, pencopotan foto di lingkungan kantor pemerintahan semestinya dilakukan melalui mekanisme yang tepat. Terlebih, ruang Banggar merupakan tempat DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran.
"Semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," katanya.
Dedi juga menyayangkan cara pencopotan foto Gibran yang kemudian dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di atas kursi. Menurutnya, tindakan tersebut patut menjadi perhatian bersama.
"Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka," kata Dedi.
Dedi meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat dalam pencopotan foto tersebut memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Dedi pun mengajak masyarakat tetap menjaga demokrasi yang terbuka sekaligus beradab. Ia juga meminta publik menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait proses penentuan wakil presiden.
"Mari demokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan Dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik," kata Dedi.