SLEMAN -- Jika presiden dan pejabat tinggi negara saja bisa disadap, warga biasa tentu lebih rentan. Peringatan itu mengemuka dalam diskusi Pojok Bulaksumur bertema 'Penyadapan Presiden dalam Bayang-Bayang Hukum Pidana dan Komunikasi Politik: Kewenangan, Legalitas, serta Dampak Kepercayaan Publik' di Gedung Pusat UGM, Kamis (12/11/2026).
Tiga akademisi UGM menilai kasus ini tidak boleh dibaca hanya sebagai pertarungan elite karena menyangkut kebebasan berpendapat dan hubungan warga dengan negara. Diskusi digelar setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Salah satu tersangka yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang sempat menjabat Kepala Staf Kepresidenan lalu diberhentikan. Menurut Polri, penyadapan diduga terjadi pada 2025–2026 dan menyasar nomor Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha.
Pembegalan demokrasi
Guru Besar Ilmu Komunikasi UGM, Prof Nyarwi Ahmad, menilai persoalan ini lebih besar dari satu kasus. Ia menyebut daftar sasaran memuat sekitar 6.000 nama memuat pejabat, pimpinan partai politik, wartawan, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat dan pengamat.
"Kalau skalanya sangat luas dan dilakukan secara unlawful, ini bukan sekadar kasus penyadapan tapi pembegalan demokrasi," ujar Nyarwi.
Menurutnya, penyadapan tanpa dasar hukum mengancam otonomi partai politik dan privasi, serta berpotensi memicu kriminalisasi ketika informasi sadapan dipakai untuk menyandera tokoh. Wartawan bisa takut menulis, masyarakat sipil bisa terbungkam, dan fungsi kritik yang sudah lemah makin melemah.
Ia membedakan hal ini dari penyadapan yang sah, misalnya atas perintah pengadilan untuk kepentingan keamanan atau terorisme. Saat ditanya dampaknya jika yang disadap presiden, Nyarwi menyebut risiko bocornya rahasia politik dan negara, termasuk yang menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang bisa dimanfaatkan untuk mencari celah keamanan negara.
Namun ia menekankan sisi yang menurutnya sering luput. "Mungkin jika kita melihat hanya dari kasus ini, belum menjadi concern kita. Namun kita akan sadar bahaya penyadapan jika sudah jadi korbannya," katanya.
Kontrol teknologi yang belum jelas
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Mada Sukmajati, menyebut yang membedakan penyadapan saat ini adalah teknologi dan daya jangkaunya. Ia mempertanyakan akuntabilitas terkait hasil sadapan akan diapakan dan sejauh mana boleh dibagikan.
Ia berpendapat bahwa informasi yang bocor bisa memaksa pihak yang disadap mengatur ulang strategi politiknya.
"Perlu kita sadari bahwa praktik sadap ini dapat menjadi indikasi bahwa kita menuju bentuk negara totalitarianisme yaitu otorianisme yang dilembagakan. Jika itu terjadi maka terancam adalah hubungan warga negara dengan negaranya," ujar Mada.
Mada juga mempertanyakan arah pengendalian teknologi sadap ke depan, termasuk reformasi kepolisian dan potensi perluasan kewenangan TNI. Soal kaitan dengan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia melihatnya sebagai salah satu dampak yang mungkin dari penggunaan informasi sadapan oleh aparatur negara.
Aturan hukum
Dari sisi hukum pidana, dosen Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fatahillah Akbar, menjelaskan Pasal 31 ayat (3) UU ITE membolehkan penyadapan dalam proses penegakan hukum atas perintah pengadilan. Ayat (4) pasal yang sama menyerahkan tata caranya ke peraturan pemerintah, justru dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena penyadapan harus diatur dengan undang-undang.
“Di luar penegakan hukum, penyadapan tidak boleh dilakukan sama sekali, bahkan untuk tujuan pidana," kata Akbar.
Menurut Akbar, penyadapan tanpa izin adalah perbuatan pidana (delik formil), dan hasilnya tidak sah sebagai alat bukti. Jika hasil sadapan dipakai dalam mekanisme politik tanpa otoritas, ia menyebutnya bisa menjadi 'bola liar'. Ia menekankan perlunya tata kelola dan lembaga pengawas.
Menanggapi pertanyaan soal kaitan kasus ini dengan mundurnya Gibran, Nyarwi menyebut sejumlah fakta politik. Tokoh yang dulu mendukung Presiden ke-7 Joko Widodo kehilangan posisi, dan sebagian pihak yang pernah berurusan dengan hukum pada masa itu kini tersentuh. Ia menegaskan politik tidak bisa dibaca dari satu peristiwa dan narasi yang dibangun akan menentukan pemaknaannya.
Sementara itu, Akbar menekankan setiap fakta hukum berdiri sendiri, termasuk persoalan ijazah dan kasus penyadapan, dan apakah momentumnya sengaja berbarengan masih perlu dibuktikan.