JAKARTA -- Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan sepuluh pokok pembahasan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan tersebut mencakup pengaturan perampasan aset tanpa tuntutan pidana hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Habiburokhman menyampaikan, Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan DPR RI dan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 5 November 2026.
"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia merinci, dari total 397 DIM tersebut, sebanyak 160 merupakan DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
"Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," katanya.