Politik

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna
Jakarta -

Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara dari pihak pemerintah dihadiri oleh Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.

Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco kemudian menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir.

"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Panja Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan timus dan timsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

Dalam prosesnya, timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).

"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Soedeson mengatakan timus dan timsin juga telah menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan. Hal itu, kata dia, dilakukan agar tak ada pertentangan atau perbedaan penafsiran antara satu pasal dengan pasal lainnya.

Soedeson mengatakan nomenklatur RUU tersebut telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan.