Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim menolak perlawanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim maupun tim advokatnya terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026.
Hakim Ketua Atep Sopandi menyatakan surat dakwaan terhadap Silmy telah diuraikan secara lengkap dan cermat oleh jaksa penuntut umum, tidak seperti yang disampaikan oleh eks Wamen Imipas tersebut dalam nota perlawanan yang telah dibacakan.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Silmy Karim," ujar Hakim Ketua saat membacakan putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.
Salah satu perlawanan Silmy yang tidak diterima oleh majelis hakim terkait dakwaan yang dinilai tidak menguraikan perbuatan 'memaksa' permintaan uang yang dilakukan Silmy.
Menurut Silmy dan tim advokatnya, surat dakwaan menyebut adanya sebanyak 10 pemohon yang dipaksa memberikan uang, tetapi tidak menguraikan kapan, bagaimana, dan oleh siapa mereka dipaksa.
Namun, seluruh perbuatan mempersulit atau memperlambat permohonan diuraikan sebagai perbuatan pejabat dan staf lain, sedangkan peran Silmy disebutkan hanya dirumuskan sebatas mengetahui, membiarkan, menikmati, dan tidak menghentikan, yaitu sikap pasif yang bukan perbuatan memaksa, sehingga tidak satu pun perbuatan disebut dipersulit, diperlambat, atau tidak diterbitkan oleh Silmy.
Dengan demikian, surat dakwaan dinilai tidak menguraikan satu pun tindakan aktif Silmy yang memenuhi unsur memaksa seseorang sehingga dakwaan kesatu dinilai kabur dan batal demi hukum.
Terhadap poin perlawanan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam konstruksi penyertaan Pasal 20 huruf C KUHP Nasional, pelaku yang 'turut serta' tidak disyaratkan harus melakukan seluruh unsur delik secara fisik sendiri-sendiri, tetapi cukup terdapat kerja sama yang disadari dan pemberian peran yang saling melengkapi.
Hakim Ketua menyampaikan surat dakwaan telah menguraikan peran aktif Silmy dalam struktur kekuasaan, yaitu memerintahkan Bagus Bramantyo meminta setoran Rp100 juta per bulan, menempatkan orang kepercayaan pada jabatan kunci, dan menanyakan sisa kas.
Sementara staf atau pejabat di bawahnya diduga melakukan penundaan persetujuan pada sistem e-Visa Molina, yang menekan biro jasa membayar uang tidak resmi agar terhindar dari risiko kelebihan masa tinggal (overstay).
"Sementara penilaian apakah kebijakan aplikasi Molina mematahkan unsur pemaksaan merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pembuktian di persidangan," ucap Hakim Ketua.
Dalam perkara itu, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.
Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).
Perbuatan Silmy dilakukan bersama-sama dengan mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.
Selanjutnya, bersama dengan mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.
Dari tindakan pemerasan, para terdakwa diduga menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda, yakni Silmy Rp1,2 miliar; Saffar Rp500 juta; Jaya Rp6,53 miliar; Tessar Rp2,88 miliar; Bagus Rp4,25 miliar; Obin sebesar Rp50,97 miliar; serta Juniadi Rp16,31 miliar.
Sementara, gratifikasi yang diterima Silmy meliputi uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy Rp31,38 miliar.
Atas perbuatannya, eks Wamen Imipas itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.