JAKARTA -- Hilirisasi energi dinilai berpeluang memperkuat industri pengolahan nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, pengembangan industri hilir masih menghadapi tantangan penguasaan teknologi, infrastruktur energi, pembiayaan, hingga keterhubungan dengan perekonomian daerah.
Anggota Komite IV DPD RI, Mirah Midadan, mengatakan hilirisasi dan kedaulatan energi merupakan dua agenda yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam dan energi perlu diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian.
"Hilirisasi sangat berpeluang memperkuat kapasitas industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas. Menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal," kata Mirah dalam diskusi Kongkow Kedaulatan Energi: Hilirisasi Energi untuk Kedaulatan Negeri, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai pengembangan produk turunan dapat memperluas kegiatan manufaktur dan membuka lapangan kerja. Namun, pembangunan industri pengolahan membutuhkan investasi besar, termasuk untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur pendukung.
"Saya menilai investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA), tetap dibutuhkan untuk mempercepat hilirisasi. Pembangunan industri pengolahan dan pengembangan teknologi membutuhkan modal yang sangat besar," ujarnya.
Mirah juga menilai keterlibatan modal asing tetap diperlukan untuk mendukung pembangunan industri dan infrastruktur energi, termasuk jaringan gas.
"Kita juga tidak boleh terlalu anti terhadap modal-modal asing, karena memang untuk hilirisasi itu kita butuh modal yang sangat besar," ucapnya.
Meski demikian, ia menekankan investasi harus memperkuat kapasitas industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Mirah juga menyoroti penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB), dari sekitar 32 persen pada awal 2000-an menjadi sekitar 19 persen pada triwulan II 2026.
Menurutnya, hilirisasi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kembali industri pengolahan. Di sisi lain, kedaulatan energi perlu memastikan pasokan yang andal dan terjangkau bagi masyarakat maupun sektor industri.
Direktur Pusat Studi Transisi Energi, Hilirisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Jakarta (CENTRADIS UMJ), Wajid Fauzi, mengatakan hilirisasi perlu diarahkan pada pembentukan kemandirian industri, bukan hanya peningkatan investasi dan volume ekspor.
"Indonesia perlu membangun industri yang mampu menguasai teknologi, memperkuat rantai pasok domestik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Wajid.
Ia membedakan hilirisasi semu dengan hilirisasi berdaulat. Hilirisasi semu cenderung berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi, dengan indikator keberhasilan berupa jumlah smelter, investasi asing, dan volume ekspor.
"Nilai tambah memang meningkat, tetapi kemandirian industri dan penguasaan teknologi belum tentu tercapai," ujar Wajid.
Sebaliknya, hilirisasi berdaulat harus membangun ekosistem industri yang ditopang alih teknologi, keterhubungan industri nasional, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi tenaga ahli lokal.
"Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi tempat pengolahan sumber daya alam, tetapi juga mampu menguasai teknologi dan mengembangkan industri secara mandiri," ucapnya.
Wajid mengidentifikasi lima tantangan dalam pengembangan hilirisasi nasional, yakni penguasaan teknologi, ketersediaan infrastruktur energi, pembiayaan dan kepastian regulasi, keterhubungan industri dengan perekonomian lokal, serta persaingan geopolitik global.
Menurutnya, hilirisasi setidaknya harus membawa tiga mandat, yaitu kemandirian, kesejahteraan, dan penguatan posisi geopolitik Indonesia. Pengembangan industri tidak boleh menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi asing atau memisahkan kawasan industri dari usaha kecil dan menengah di sekitarnya.
"Adapun dari sisi geopolitik, hilirisasi harus memperkuat daya tawar Indonesia dalam rantai pasok global, bukan justru menempatkan Indonesia sebagai pihak yang bergantung pada negara lain," ungkapnya.
Sementara itu, Group Head City Gas Project PT PGN, Lebinner Sinaga, menyoroti peran hilirisasi gas bumi dalam memperkuat ketahanan energi. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan gas bumi dapat mendukung kebutuhan industri dan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
"Hilirisasi gas bukan hanya tentang menyalurkan energi, tetapi menciptakan nilai tambah bagi bangsa," ungkap Lebinner.
Salah satu upaya memperluas pemanfaatan gas bumi di dalam negeri dilakukan melalui pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Lebinner menyebut pembangunan jargas yang didukung APBN telah mencapai sekitar 560 ribu sambungan.
"Pembangunan jargas yang didukung APBN telah mencapai sekitar 560 ribu sambungan. Angka tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga," jelasnya.
Namun, pengembangan jargas masih menghadapi kendala regulasi dan perizinan, kebutuhan pendanaan, serta kepastian pasokan gas. Untuk itu, Lebinner menilai diperlukan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha.
"PGN bersama pemerintah menargetkan perluasan jaringan gas hingga 5 juta sambungan pada 2029," katanya.
PGN juga mendorong pembentukan Asosiasi Penggiat Jargas Indonesia sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan jaringan gas. Menurut Lebinner, keterlibatan masyarakat dan kalangan akademisi diperlukan untuk mendukung perluasan infrastruktur tersebut.
Penguatan hilirisasi energi dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengolahan sumber daya alam. Penguasaan teknologi, keterlibatan industri lokal, ketersediaan energi, dan pemerataan manfaat ekonomi menjadi faktor yang menentukan apakah hilirisasi dapat memperkuat kemandirian industri nasional.