JAKARTA — Otoritas Imigrasi membantah adanya penerapan status cegah terhadap dua nama mantan Kapolri inisial TK dan IA yang disebut-sebut di media sosial (medsos) terlibat dalam skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan pencegahan terhadap nama-nama akan dilakukan jika adanya permohonan dari institusi lain yang melakukan proses penegakan hukum.
Akan tetapi kata dia, sampai saat ini belum ada permintaan pencegahan atas nama TK ataupun IA yang sampai ke imigrasi. “Sampai saat ini belum ada,” kata Hendarsam melalui pesan singkat kepada Republika, Senin.
Belakangan masif di medsos yang mengabarkan tentang dugaan keterlibatan TK dan IA dalam skandal penyadapan terhadap Presiden. Bahkan sejumlah kabar di medsos juga. menyebutkan dua mantan Kapolri itu sudah ditangkap dan berstatus tersangka.
Kabar tersebut, pun dibantah oleh Mabes Polri. Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Asep Safruddin menegaskan, kabar yang beredar di medsos tentang adanya peran inisial TK dan IA dalam kasus yang sudah menjerat Jenderal LSP, ASN, EH, dan SU itu merupakan informasi bodong. “Info itu tidak benar,” kata Asep menjawab pesan singkat wartawan, Senin (9/11/2026).
Asep menjelaskan pengusutan skandal penyadapan saat ini masih berkutat soal pembuktian terhadap empat perwira tinggi kepolisian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karo Penmas Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo Wisnu Andiko pekan lalu menyampaikan, informasi-informasi yang beredar di medsos itu tetap menjadi sumber pendalaman.
Bukan cuma menyeret para mantan Kapolri, sejumlah pegiat di medsos menyampaikan tentang sedikitnya 6.000 nomor kontak komunikasi yang disadap oleh Jenderal LSP, ASN, EH, dan SU. Selain Presiden, para tersangka itu juga melakukan penyadapan dan ilegal akses komunikasi terhadap sejumlah mantan presiden, pemimpin partai politik (parpol), kalangan menteri, pengusaha, insan media, termasuk para aktivis, dan LSM.
“Merespons secara proaktif terhadap informasi-informasi tersebut maka tentunya dari penyidik perlu sangat mencermati dan kemudian membutuhkan waktu secara profesional dalam perkembangan yang akan disampaikan lebih lanjut,” ujar Trunoyudo.
Pekan lalu Komjen Asep mengumumkan Jenderal LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka awalan terkait skandal penyadapan dan ilegal akses. Ketiganya langsung dijebloskan ke sel tahanan Mako Brimob. Menyusul kemudian SU yang dijadikan tersangka, namun tak ditahan lantaran terkena stroke.