Langkah diplomasi aktif ini ditopang oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman di dalam negeri
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa paket solusi komprehensif pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dua forum tingkat Asia Tenggara (ASEAN) hingga PBB.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan Indonesia memaparkan langkah-langkah konkret tersebut di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila serta Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Turkiye.
“Langkah diplomasi aktif ini ditopang oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman di dalam negeri, ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar, hingga inovasi pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem berskala masif,” kata Ristianto.
Dalam forum perubahan iklim PBB COP31 di Turkiye, Indonesia memaparkan pendekatan terpadu pengendalian karhutla yang mengintegrasikan upaya pemadaman, pencegahan kebakaran, inovasi teknologi pemantauan satelit, penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, hingga percepatan reforestasi guna mengimbangi emisi akibat kebakaran hutan di tengah tantangan fenomena El Nino.
Lebih lanjut, ia mengatakan upaya pengendalian karhutla, perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi tersebut sekaligus diintegrasikan secara langsung untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi sektor kehutanan (Indonesia's FOLU Net Sink) 2030.
Di COP31 UNFCCC, Kemenhut turut mengakselerasi solusi jangka panjang melalui kerja sama ekonomi hijau dan pemulihan lanskap hutan dengan beberapa agenda utama.
Indonesia menegaskan komitmen restorasi dan kerja sama karbon berintegritas tinggi, sinergi pengelolaan gambut lintas benua, hingga inovasi pembiayaan konservasi jangka panjang.
“Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kemenhut mendorong skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31,” kata Ristianto.
Selain di forum PBB, Indonesia mengambil peran sentral di Asia Tenggara dengan membawa agenda percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila.
Pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas ini telah memiliki sekretariat di Jakarta, namun membutuhkan ratifikasi dari minimal enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi secara penuh, di mana berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri baru Vietnam yang telah menyelesaikan ketentuan ratifikasi tersebut.
Kehadiran ACCTHPC dirancang untuk memperkuat pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang telah berlaku sejak 2003 melalui mandat operasional pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas (hotspot), informasi kebakaran, bantuan teknis, serta protokol respons lintas batas negara.
“Sejalan dengan inisiatif ASEAN tersebut, Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura dalam pertukaran informasi penanganan karhutla serta penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.