ANTALYA — Pemerintah Indonesia memperkuat upaya menekan emisi gas metana dari sektor persampahan melalui pembenahan tempat pemrosesan akhir (TPA), pengembangan teknologi pengolahan sampah, dan pemanfaatan gas metana menjadi energi. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menarik investasi hijau dan dukungan pendanaan internasional.
Upaya itu dibahas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat dalam pertemuan bilateral dengan Kepala Sekretariat Climate and Clean Air Coalition (CCAC), Martina Otto, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).
Jumhur mengatakan, pembenahan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan layanan lingkungan, tetapi juga menjadi peluang penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Perbaikan pengelolaan sampah bukan sekadar masalah layanan lingkungan. Ini juga merupakan peluang mitigasi iklim penting yang membutuhkan percepatan aksi, investasi, dan dukungan teknis," ujar Jumhur.
KLH/BPLH saat ini memprioritaskan penanganan pembuangan sampah terbuka, terutama di Jakarta, serta pengembangan teknologi penangkapan gas metana dari TPA untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
Pemerintah menyiapkan dua pendekatan utama untuk menekan emisi metana. Pertama, mengurangi timbulan sampah organik melalui pencegahan dan pemilahan sejak dari sumber. Kedua, mengoptimalkan pengelolaan TPA melalui pemanfaatan gas metana atau landfill gas.
Upaya tersebut mencakup pengembangan fasilitas pengomposan, biodigester, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting, and verification (MRV) untuk memastikan penurunan emisi dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara pertama yang mendapat dukungan melalui inisiatif Super Pollutant Country Action Accelerator. Melalui kemitraan dengan CCAC, pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan proyek percontohan pengelolaan sampah terpadu di sejumlah kota.
Selain itu, Indonesia membutuhkan dukungan teknis untuk memodernisasi operasional TPA dan meningkatkan pemanfaatan gas metana menjadi energi. Penguatan data MRV juga menjadi perhatian untuk menyusun data dasar emisi (baseline) yang andal dan transparan.
Pemerintah berharap dukungan internasional tersebut dapat mempercepat penerapan teknologi pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang investasi bagi sektor swasta.
Melalui pendekatan tersebut, Indonesia ingin menghubungkan agenda pengurangan emisi metana dengan pengembangan ekonomi sirkular. Pengelolaan sampah tidak hanya ditujukan untuk mengurangi pencemaran, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik dan gas metana.
Dalam diplomasi iklim di COP31, Indonesia mendorong sinergi antara pemerintah, mitra internasional, dan investor agar komitmen penurunan emisi dapat diwujudkan melalui proyek konkret yang memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat. n Lintar Satria