ANTALYA -- Indonesia memperoleh tambahan pendanaan iklim sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun dari Norwegia atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada periode 2020–2023. Nilai pembayaran berbasis hasil tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan empat tahap sebelumnya.
Tambahan dana itu merupakan Kontribusi Berbasis Hasil Tahap Kelima (Results-Based Contribution/RBC 5) dalam kemitraan Indonesia-Norwegia. Pengumuman disampaikan dalam pertemuan bilateral kedua negara di Paviliun Indonesia pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyebut tambahan kontribusi tersebut mencerminkan kepercayaan Norwegia terhadap capaian penurunan emisi Indonesia yang telah diverifikasi.
"Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar 100 juta dolar AS dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini. Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan," ujar Hashim.
Hashim mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan pemadam kebakaran dari 5.000 menjadi 70 ribu orang. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan hutan dan konservasi.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau Forestry and Other Land Use (FOLU) berperan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
KLH/BPLH bertugas menjaga integritas pencapaian NDC melalui koordinasi lintas sektor, penyelarasan hasil mitigasi sektoral dengan target nasional, serta penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Pemerintah Norwegia menetapkan tarif pembayaran RBC tahap kelima sebesar 10 dolar AS per ton karbon dioksida ekuivalen. Tarif tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan empat tahap sebelumnya yang menggunakan skema pembayaran 5 dolar AS per ton karbon dioksida ekuivalen.
Sebelum pembayaran tahap kelima, Indonesia telah menerima total 216 juta dolar AS melalui empat tahap kontribusi berbasis hasil. Pembayaran tersebut diberikan atas capaian penurunan emisi pada periode 2016–2017 hingga 2019–2020.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Salah satunya melalui peran Masyarakat Peduli Api dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
"Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka," kata Rohmat.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland mengapresiasi capaian Indonesia dalam mengurangi emisi dan melindungi hutan.
"Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan," ujarnya.
Pemerintah Indonesia menegaskan, pembayaran berbasis hasil harus mengikuti kerangka Nilai Ekonomi Karbon nasional, target NDC, ketentuan MRV, serta Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Pencatatan dan penghitungan yang terintegrasi diperlukan untuk mencegah penghitungan ganda (double counting) dan memastikan pemanfaatan hasil mitigasi sesuai ketentuan nasional.
Kerja sama Indonesia-Norwegia juga mencakup integritas lingkungan, kredibilitas sistem pengukuran dan pelaporan, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas pembiayaan. Aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan pendanaan iklim berbasis hasil tidak hanya mengandalkan capaian penurunan emisi, tetapi juga memenuhi prinsip tata kelola lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.