Nasional

Kapolda Jatim ajak pengusaha "sound system" karnaval jaga ketertiban

Kapolda Jatim ajak pengusaha "sound system" karnaval jaga ketertiban

Surabaya (ANTARA) - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak pengusaha sound system atau sound karnaval menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan hiburan di Jatim.

"Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," ujar Dekananto dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jatim di Mapolda setempat, Kamis.

Dekananto mengatakan, forum tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi pengusaha sekaligus membangun kesepahaman mengenai penyelenggaraan hiburan yang aman, tertib, dan menghormati nilai sosial serta keagamaan.

Menurut dia, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian, antara lain keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.

"Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," tegasnya.

Kapolda juga mengingatkan penyelenggara dan pengusaha sound system agar memperhatikan lingkungan sekitar, khususnya tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Selain itu, ia mendorong pengusaha membangun kesepakatan dengan penyelenggara melalui perjanjian kerja atau kontrak penyewaan yang memuat ketentuan keselamatan dan ketertiban.

Pengusaha juga diharapkan aktif mencegah pelanggaran dan menghentikan operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil pembahasan FGD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.

Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda), Dekananto menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui forum tersebut, Polda Jatim berharap terbangun tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.

"Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama," katanya.