Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Vonis Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap 5 tahun penjara.
"Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa," demikian tertulis dalam laman direktori putusan Mahkamah Agung seperti dilihat pada Jumat (13/11/2026).
Putusan kasasi ini diketok pada Kamis (29/10) dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Putusan diketok oleh ketua majelis hakim Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Nurhadi. Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut," demikian dikutip dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, Jumat (22/5).
Putusan banding ini diketok pada Rabu (20/5). Hakim banding memerintahkan Nurhadi tetap ditahan untuk menjalani hukuman tersebut.
"Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," bunyi putusan banding Nurhadi.
Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan. Hakim PN Tipikor Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti Rp 137.159.183.940 (Rp 137 miliar) subsider pidana penjara selama 3 tahun.