Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun hingga 31 Oktober 2026, naik 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp261,4 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, mengatakan subsidi dan kompensasi tersebut digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi.
Subsidi dan kompensasi tersebut mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram, listrik, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Suahasil menjelaskan pemerintah mempertahankan harga sejumlah komoditas energi meski harga minyak dunia meningkat akibat perang. Kebijakan tersebut membuat pemerintah harus menanggung selisih antara harga jual BBM dan harga keekonomiannya sehingga meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi dalam APBN.
Menkeu menyebut pemerintah mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter, meskipun harga keekonomian kedua BBM tersebut meningkat sejak Maret 2026 akibat kenaikan harga minyak dunia.
Dari sisi penyaluran, BBM bersubsidi telah mencapai 15,24 juta kiloliter atau meningkat 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram mencapai sekitar 6,5 juta ton atau tumbuh 2,3 persen. Subsidi listrik telah menjangkau 43,5 juta pelanggan, meningkat 2,3 persen dibandingkan tahun lalu.
"Pemakaian masyarakat terhadap energi meningkat, maka kegiatan ekonomi masyarakat juga meningkat," ujar Suahasil.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi mencapai 7,1 juta ton atau meningkat 9,7 persen, sedangkan program KUR telah menjangkau 4,2 juta debitur atau tumbuh 7,7 persen.