Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun desain penguatan kompetensi kepengasuhan pesantren sebagai upaya mewujudkan lingkungan pendidikan keagamaan yang aman, nyaman, dan ramah bagi santri.
“Penguatan perlindungan santri perlu diterjemahkan ke dalam praktik keseharian pesantren,” ujar Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag, Mastuki dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Mastuki mengatakan perlindungan santri tidak cukup hanya diwujudkan melalui tata tertib, dokumen kebijakan maupun larangan melakukan kekerasan. Namun, diperlukan sistem pengasuhan yang berjalan efektif, mulai dari peningkatan kapasitas pengasuh, mekanisme pelaporan, akses pertolongan, hingga evaluasi praktik kepengasuhan.
“Regulasi harus menjadi pedoman yang hidup, bukan sekadar dokumen administratif yang tersimpan tanpa berdampak langsung terhadap kehidupan santri,” kata dia.
Ia mengatakan perlindungan santri perlu ditopang kapasitas pengasuh, prosedur pelaporan yang jelas, jejaring pertolongan, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Mastuki, landasan kebijakan terkait perlindungan santri sebenarnya telah berkembang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan pengakuan terhadap peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan tradisi serta kekhasannya.
Selain itu, sejumlah regulasi juga menjadi landasan penguatan perlindungan anak dan pengasuhan ramah anak, di antaranya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025, Kepdirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024, serta Kepdirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.
Mastuki menjelaskan berbagai regulasi tersebut perlu diikuti peningkatan kemampuan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan kehidupan santri.
Pengasuh dan pendamping, kata dia, perlu memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan menerapkan disiplin positif, mengenali tanda-tanda risiko, melakukan penanganan awal, serta memahami mekanisme rujukan ketika santri membutuhkan bantuan.
“Desain pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman tentang prinsip pengasuhan, tetapi juga membekali para pengasuh dengan kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan pesantren,” katanya.
Ia menambahkan penyusunan desain tersebut harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Hal itu mengingat pesantren memiliki keragaman pola pengasuhan, karakter kelembagaan, lingkungan, serta tantangan yang berbeda-beda.
Karena itu, penguatan kompetensi kepengasuhan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pesantren.
Mastuki mengajak para ketua dan kepala pusat kajian kepesantrenan di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) untuk terlibat dalam pemetaan, penelitian, dan survei mengenai pola kepengasuhan pesantren.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan gambaran komprehensif mengenai praktik pengasuhan, kompetensi pengasuh dan pendamping, kondisi lingkungan pesantren, persoalan yang dihadapi santri, hingga berbagai praktik baik yang telah berkembang.
"Perlindungan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian tak terpisahkan dari mutu pendidikan pesantren," katanya.