Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengejar penyelesaian batas definitif di 5.000 desa hingga 2029 melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP). Target tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat kepastian administrasi wilayah desa yang belum tuntas di berbagai daerah.
Upaya percepatan dilakukan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Bank Dunia.
Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri Bernhard Eduard Rondonuwu menyampaikan saat ini, beberapa Kabupaten telah menuntaskan penegasan batas desa melalui Program ILASPP. Karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten lainnya di Indonesia agar segera menyelesaikan penegasan batas desa.
"Kami sangat berterima kasih dukungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Program kami ILASPP itu sudah masuk sampai ke Bolmong. Saat ini sudah 200 batas desa yang sudah selesai. Semoga ini bisa menjadi acuan dan mendorong juga di kabupaten yang lain untuk seperti yang sudah kita lihat tadi. Semangat," katanya Bernhard dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Bernhard mengungkapkan program ILASPP berlangsung selama lima tahun, yakni 2025-2029. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya mendorong penyelesaian pemetaan, tetapi juga membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam menetapkan batas desa sesuai ketentuan.
Hingga saat ini, capaian penegasan batas desa masih relatif rendah, yakni 16,77 persen atau sebanyak 12.622 desa dari total 75.266 desa.
Bernhard menilai penyelesaian batas desa tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, batas desa menjadi dasar perencanaan pembangunan, tertib administrasi kependudukan, serta kejelasan kepemilikan aset pemerintah dan masyarakat.
Peran Penting Pemda
Bernhard menegaskan, penetapan batas desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya kemudian disahkan melalui peraturan bupati atau wali kota. Meski demikian, proses penyelesaiannya membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga provinsi.
Dalam proses tersebut, pemerintah provinsi dapat berperan melalui fasilitasi maupun pemberian bantuan keuangan khusus. Sementara itu, pemerintah pusat memberikan dukungan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Salah satu keluaran dari program ILASPP adalah rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) tentang batas desa. Kemendagri juga telah mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan agenda penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).