Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mengoptimalkan inovasi daerah sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi.
Upaya tersebut dinilai penting agar berbagai potensi unggulan daerah dapat diolah menjadi sumber produktivitas, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita perlu menyamakan arah bahwa inovasi harus menjadi bagian dari cara pemerintah bekerja. Ekosistem yang adaptif memungkinkan daerah merespons perubahan, pendekatan yang inklusif memastikan manfaat menjangkau berbagai kelompok, sedangkan keberlanjutan menjamin inovasi tetap berjalan melampaui pergantian personel maupun kepemimpinan," kata Pelaksana Tugas Kepala BSKDN Kemendagri Raden Gani Muhamad dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Demikian disampaikan Raden Gani saat kegiatan Gelar Orientasi dan Apresiasi (Gelora) Inovasi Kalbar 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pontianak, Kalbar, Rabu (11/11).
Kegiatan yang mengusung tema "Menguatkan Kolaborasi, Merawat Inovasi Berkelanjutan yang Adaptif dan Inklusif" tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan.
Dalam paparannya, Gani menekankan inovasi tidak boleh hanya dipahami sebagai penciptaan program atau aplikasi baru.
Lebih dari itu, inovasi perlu menjadi bagian dari sistem kerja pemerintah daerah untuk menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan Kalbar memiliki peluang besar untuk mengembangkan inovasi pada berbagai sektor strategis, mulai dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengembangan inovasi pada sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan sekaligus memperluas aktivitas perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, perekonomian Kalbar tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan II tahun 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.
Kendati demikian, angka tersebut mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,14 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, penguatan investasi, kelancaran rantai pasok, dan inovasi pelayanan publik.
"Inovasi harus dipilih berdasarkan kemampuannya menyelesaikan hambatan tersebut dan menghasilkan perubahan yang terukur," ucapnya.
Gani mengingatkan pentingnya inovasi sebagai strategi pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki proses bisnis, mengintegrasikan layanan, dan mengoptimalkan sumber daya yang telah tersedia.
Pada aspek peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Kalbar telah memiliki sejumlah praktik inovasi, antara lain e-Samsat Kalbar, e-Ponti di Kota Pontianak, e-PAKATAN di Kabupaten Sambas, dan SAPALA di Kabupaten Landak.
Inovasi tersebut dapat menjadi modal untuk memperluas kemudahan pelayanan perpajakan, memperkuat pengelolaan data, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Kendati demikian, Gani menekankan keberhasilan inovasi tidak cukup diukur berdasarkan jumlah aplikasi atau program yang dikembangkan, melainkan perlu dibuktikan melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Dalam hal ini, Bapperida diharapkan mampu memainkan peran strategis sebagai penghubung kebutuhan pemerintah dengan sumber pengetahuan, teknologi, dan potensi kemitraan yang tersedia.