Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menyusun Blueprint Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2026–2035 dengan mengacu pada rekomendasi Konferensi ke-14 Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health guna memperkuat SDM kesehatan sebagai fondasi transformasi sistem kesehatan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Farianti mengatakan bahwa berbagai tantangan strategis, mulai dari penuaan populasi, meningkatnya penyakit kronis, perubahan iklim, hingga ketimpangan distribusi tenaga medis, membutuhkan langkah penanganan yang konkret dan terintegrasi. Di Indonesia, rasio dokter masih berada pada angka 0,62 per 1.000 penduduk.
"Memperkuat SDM kesehatan bukan hanya soal menghasilkan lebih banyak tenaga kesehatan. Ini tentang kompetensi yang tepat, distribusi yang adil, serta lingkungan kerja yang membuat tenaga kesehatan merasa aman, dihargai, dan ingin bertahan. Semua ini terangkum dalam rumus: Kompetensi ditambah Komitmen menghasilkan Ketangguhan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Untuk mewujudkan ketangguhan tersebut, konferensi menyepakati tiga pilar utama yang harus berjalan beriringan, yakni tata kelola, pendidikan dan kesejahteraan, serta transformasi digital.
Di Indonesia, katanya, ketiga pilar tersebut telah diimplementasikan secara terstruktur di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan. Tenaga kesehatan ditempatkan sebagai poros utama transformasi karena keberhasilan reformasi sektor kesehatan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusianya.
Pada pilar tata kelola, pihaknya memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga medis berbasis data hingga 2032 untuk memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Sementara itu, pada pilar pendidikan dan kesejahteraan, percepatan pemenuhan dokter spesialis dilakukan melalui pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), sehingga peserta didik dapat terlibat langsung dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pilar transformasi digital, Kemenkes menyederhanakan birokrasi melalui penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup melalui platform SATUSEHAT SDMK serta menyediakan akses pelatihan daring melalui Plataran Sehat.
Implementasi ketiga pilar tersebut juga disaksikan langsung oleh para delegasi melalui kunjungan lapangan ke tiga fasilitas kesehatan di Bali.
Sebelumnya pada Senin (2/11) Para delegasi yang terdiri dari tiga rombongan melakukan kunjungan lapangan. Rombongan petama mengunjungi RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah sebagai rumah sakit rujukan kelas A yang menjadi tempat pendidikan bagi 1.442 residen dalam 24 program studi.
Rombongan kedua berkunjung ke Poltekkes Kemenkes Denpasar yang menerapkan standar global dalam simulasi pembelajaran serta telah mengirimkan puluhan mahasiswa untuk magang dan lulusannya untuk bekerja di Jepang.
Di tingkat pelayanan primer, rombongan ketiga melihat penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis siklus hidup di Puskesmas Kuta II. Pendekatan ini berhasil mengendalikan 81 persen pasien hipertensi dan 79 persen pasien diabetes. Puskesmas tersebut juga mencatatkan capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebesar 101,6 persen atau menjangkau 5.708 orang.
Capaian pelayanan tersebut turut didukung oleh kedekatan personal antara tenaga kesehatan dan masyarakat setempat.
Selain memperkuat kolaborasi regional, konferensi ini juga menghadirkan nilai kebersamaan melalui kearifan lokal masyarakat Bali, yakni filosofi Menyama Braya yang mengajarkan untuk memperlakukan sesama sebagai saudara.
Yuli Farianti mengatakan, para delegasi dari 22 negara yang hadir di Bali kini pulang sebagai satu keluarga besar yang dipersatukan oleh misi mulia untuk merawat mereka yang merawat orang lain.
Sementara itu, Ketua AAAH periode 2024–2026 sekaligus Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Anna Kurniati mengapresiasi atas kuatnya dukungan dan solidaritas antarnegara anggota serta kontribusi mitra pembangunan internasional, seperti WHO, JICA, KOICA, ADB, UNFPA, dan IHPP Foundation.
AAAH, katanya, merupakan aliansi strategis untuk memperkuat aksi kolektif negara-negara anggota. Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan tantangan SDM kesehatan secara mandiri.
Seluruh rekomendasi Konferensi AAAH ke-14 selanjutnya akan menjadi rujukan strategis bagi Indonesia dalam menyusun Blueprint Pengelolaan SDM Kesehatan 2026–2035. Penutupan konferensi ini sekaligus menandai penyerahan tongkat estafet penyelenggaraan konferensi berikutnya kepada Thailand.