JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027. Kajian dilakukan untuk mengukur dampak penyesuaian PTKP terhadap penerimaan negara maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Hidayat Amir, mengatakan usulan kenaikan PTKP telah disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini, Kemenkeu masih mendalami dampak dari usulan tersebut.
“Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi, saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail, mengenai dampak dari penyesuaian PTKP yang ada,” kata Hidayat dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Hidayat menjelaskan, PTKP yang berlaku saat ini sebesar Rp4,5 juta per bulan. Nilai tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebesar Rp3,522 juta.
Selain itu, besaran PTKP Indonesia juga dinilai relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan, nilai PTKP saat ini tercatat mencapai 6,72 kali lipat.
Menurut Hidayat, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian PTKP secara berkala dengan memperhitungkan konsekuensinya terhadap penerimaan negara dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Ini yang terus kami pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya disesuaikan periode demi periode. Namun, perlu kita pertimbangkan dampaknya, baik terhadap penerimaan maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Hidayat menambahkan, pemerintah masih melakukan kajian sebelum menentukan kebijakan terkait penyesuaian batas PTKP tersebut.