Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengembangan kawasan industri dengan menyesuaikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah guna mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan aktivitas industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, ke depan pengembangan kawasan industri perlu diarahkan sesuai keunggulan wilayah.
Sejalan dengan arah tersebut, dalam keterangan tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, pengembangan kawasan industri di Indonesia memiliki fokus berbeda antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Di Pulau Jawa, pengembangan diarahkan pada industri berbasis teknologi tinggi, industri padat karya, serta industri yang efisien dalam penggunaan air dan sumber daya.
Sementara itu, kawasan industri di luar Jawa difokuskan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam, membentuk pusat-pusat ekonomi baru, serta mendekatkan kegiatan industri dengan sumber bahan baku.
Hingga Juli 2026, sebanyak 181 kawasan industri di Indonesia telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan dan menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengatakan, kawasan industri telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional.
“Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Dengan total luas mencapai sekitar 110 ribu hektare dan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun, kawasan industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru,” ujar Tri.
Menurut Tri, optimalisasi pengembangan kawasan industri juga membutuhkan penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.
Dalam pemetaan Kemenperin, terdapat delapan kelompok aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan industri, yakni pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi.
Berbagai aspek tersebut saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan terkoordinasi agar pengelolaan kawasan industri dapat berjalan lebih optimal.
Secara khusus, sejumlah persoalan perizinan meliputi perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), serta masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri.
Persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian pemanfaatan lahan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri.
Selain itu, proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi perusahaan industri atau tenant juga menjadi perhatian karena membutuhkan waktu cukup lama.
Pada aspek lingkungan, pembahasan turut mencakup pengurusan persetujuan teknis untuk pengelolaan air limbah, emisi, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Pelaksanaan persetujuan teknis sesuai kewenangan pemerintah pusat dan daerah turut berpengaruh terhadap lamanya penerbitan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi pengelola kawasan industri.
Tri menekankan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri.