Setelah anak tiba di Ketapang, UPTD PPA akan segera melakukan penanganan dan pendampingan, termasuk menjadwalkan asesmen biofisik dan psikologis untuk mengetahui kondisi anak serta kebutuhan pemulihannya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) memastikan pendampingan terhadap balita 4 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan oleh ibu kandungnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).
"Penanganan kasus ini harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kami mendorong agar anak mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan pemulihan yang dibutuhkan, serta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis.
Pihaknya menyesalkan terjadinya dugaan tindak kekerasan tersebut, terlebih pelakunya adalah orang tua kandung yang semestinya memberikan kasih sayang, rasa aman, dan melindungi anak dari kekerasan.
"Kami sangat menyesalkan terjadinya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Sangat disayangkan, anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari keluarga justru mengalami kekerasan. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Menurutnya, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPA Kabupaten Ketapang terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan penanganan dan pendampingan anak.
Saat ini ibu korban telah diamankan polisi, sedangkan kondisi anak telah aman.
"Setelah anak tiba di Ketapang, UPTD PPA akan segera melakukan penanganan dan pendampingan, termasuk menjadwalkan asesmen biofisik dan psikologis untuk mengetahui kondisi anak serta kebutuhan pemulihannya," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) berdurasi 53 detik beredar luas di media sosial.
Dalam rekaman tersebut perempuan yang diduga merupakan ibu kandung korban terlihat melakukan kekerasan terhadap anak berusia 4 tahun.
Menteri PPPA mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penyebaran identitas maupun informasi pribadi anak korban di media sosial.
Ia menegaskan perlindungan privasi anak sangat penting untuk mencegah stigma dan dampak psikologis lanjutan, sekaligus memastikan anak dapat menjalani proses pemulihan dengan aman.