Kementerian Ketenagakerjaan () beber rencana pemerintah dalam waktu dekat untuk menunjuk suatu lembaga sebagai pengelola Dana Cadangan (). Nantinya perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola lembaga pemerintah.
Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan UU dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 padaJumat (13/11), dilansir dari Youtube akun@NgoPiSIK.
Khusus untuk fase setelah bekerja, pemerintah menghadirkan skema pengamanan hak pekerja baru.
"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," tambahnya.
Berdasarkan Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DCP wajib disediakan oleh pengusaha sebagai sumber pembayaran hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dana tersebut nantinya tidak disimpan sendiri oleh perusahaan, melainkan dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Indah menjelaskan, mekanisme itu mewajibkan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan
tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan
ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.
Aturan ini dikhususkan untuk menjamin terpenuhinya hak akibat PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam
program pensiun. Pemerintah menargetkan lembaga pengelola dana tersebut terbentuk setelah masa transisi paling lama satu tahun.
Indah sebut DCP sebagai bentuk perlindungan konkret bagi buruh. Selain memperketat syarat PHK dengan 15 alasan khusus, pemerintah memastikan pekerja tidak lagi menjadi korban perusahaan yang gagal bayar saat terjadi PHK massal.
"Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian-mohon maaf-seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar," beber Indah.
Meski bersifat wajib, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha skala kecil. Dalam ketentuan Pasal 253, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Sebaliknya, bagi perusahaan menengah dan besar yang abai menyediakan dana cadangan pesangon, Kemnaker menyiapkan sanksi administratif bertingkat.
Adapun sanksi meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Tak hanya itu, UU No. 27 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti tidak membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta
uang penggantian hak pekerja ter-PHK dapat langsung dijerat dengan sanksi pidana.