Politik

Koalisi Kritik Narasi Leonardo DiCaprio Soal Hutan Papua

Koalisi Kritik Narasi Leonardo DiCaprio Soal Hutan Papua

JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil Indonesia mengkritik unggahan aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio di Instagram yang menyebut proyek penanaman tebu dan kelapa sawit di Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya perlindungan hutan. Mereka menilai narasi tersebut menyesatkan karena ekspansi perkebunan skala besar justru berisiko merusak ekosistem hutan Papua.

Dalam unggahannya, Leonardo mengatakan keputusan pemerintah Indonesia menggunakan lahan terdegradasi untuk menanam padi, tebu, dan kelapa sawit sebagai kabar bersejarah dalam perlindungan hutan. Menurutnya, keputusan tersebut akan menyelamatkan hampir lima juta acre atau sekitar dua juta hektare hutan yang sebelumnya berpotensi dibuka untuk pertanian.

"Perubahan ini akan melindungi keanekaragaman hayati dan mengatasi perubahan iklim dalam skala global," tulis Leonardo dalam unggahannya.

Ia juga menyebut Proyek Merauke di Papua Selatan berpotensi menjadi program deforestasi terbesar di dunia. Namun, menurutnya Indonesia justru memilih menjalankan program restorasi yang kemungkinan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Leonardo menilai keputusan tersebut membuktikan ketahanan pangan, perlindungan alam, dan penanggulangan perubahan iklim dapat berjalan beriringan. Ia juga menyinggung kebakaran akibat aktivitas manusia di Kalimantan sebagai pengingat pentingnya menjadikan alam bagian dari ketahanan nasional.

"Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia atas langkah luar biasa ini bagi planet kita," tulis Leonardo, yang juga pendiri organisasi lingkungan Re:wild, dalam unggahan tersebut.

Masyarakat adat Merauke dari Marga Kamuyen menanam Salib merah di kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke..
Masyarakat adat Merauke dari Marga Kamuyen menanam Salib Merahn sebagai protes deforestasi di kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke.. - (LBH Papua Merauke)

Namun, koalisi masyarakat sipil Indonesia menilai narasi tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Mereka menilai pemanfaatan lahan yang dikategorikan terdegradasi untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit, termasuk untuk mendukung produksi biodiesel, tidak bisa disebut sebagai pemulihan ekosistem.

Juru Kampanye Satya Bumi Dhany Alfalah mengatakan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Papua. Wilayah tersebut bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan kebakaran terluas di Indonesia. Berdasarkan analisis Satya Bumi, lebih dari 313 ribu hektare hutan dan lahan terbakar di Papua sepanjang Januari-September 2026.

Sekitar 60 persen atau sebagian besar area tersebut berada di Merauke, lokasi pelaksanaan proyek pangan dan energi pemerintah. Satya Bumi juga menemukan tumpang tindih lahan terdegradasi dengan kawasan penting secara ekologis. Sekitar 533 ribu hektare berada di kawasan konservasi dan 477 ribu hektare berada di ekosistem gambut.

"Data menunjukkan kawasan yang dikategorikan terdegradasi bukan berarti kehilangan fungsi ekologisnya karena area tersebut masih berperan penting dalam melindungi keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem, dan menyimpan karbon," kata Dhany seperti dikutip dari pernyataan koalisi, Ahad (15/11/2026).

Ia menegaskan, kawasan tersebut harus dilindungi dan tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk memenuhi kebutuhan biodiesel B50. Kritik serupa disampaikan Pengampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Umi Maaruf.

Berdasarkan analisis WALHI, terdapat 265.208 hektare hutan alam di dalam kawasan hutan yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi. Hingga awal Juli 2026, sekitar 40 ribu hektare di antaranya telah dibuka. Aktivitas tersebut juga mengancam keberadaan 24 kampung adat.

WALHI memperkirakan, jika seluruh hutan alam tersebut dialihfungsikan, potensi emisi yang dilepaskan mencapai 140 juta hingga 299 juta ton karbon dioksida (CO2). Selain itu, WALHI mencatat 809 titik panas di kawasan PSN Merauke sepanjang Januari hingga 12 Oktober 2026.

"Unggahan Leonardo DiCaprio ini seolah membenarkan perusakan dan perampasan yang saat ini tengah terjadi di tanah Papua, khususnya Merauke," kata Umi.

Umi menambahkan selama ini masyarakat adat berperan penting dalam menjaga hutan Papua. Namun, program pemerintah justru berisiko memisahkan masyarakat adat dari wilayah kelola mereka dan mengancam kelestarian hutan.

Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) memang memiliki potensi sebagai sumber energi sekaligus mendukung pengurangan emisi. Namun, pengembangannya tidak boleh mengorbankan masyarakat dan lingkungan.

Menurutnya pengembangan biofuel harus mengutamakan pemulihan fungsi lahan, melibatkan masyarakat, serta melindungi hak mereka atas wilayah kelola.

"Mengganti lahan yang dijanjikan untuk reboisasi dengan perkebunan monokultur skala besar seperti sawit, tebu, atau singkong jelas bukan restorasi," kata Nadia.

Ia menilai, status lahan terdegradasi tidak boleh otomatis menjadi alasan untuk mengubah kawasan tersebut menjadi perkebunan. Reboisasi juga tidak seharusnya digantikan dengan penanaman satu jenis tanaman dalam skala luas.

Menurut Nadia, praktik tersebut berisiko menghasilkan pemulihan semu karena tidak mengembalikan fungsi ekologis lahan. Rencana penanaman sawit di lahan terdegradasi justru dapat menjadi solusi keliru dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati dan mengatasi perubahan iklim.