Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat dukungan bagi penyelenggaraan konser musik, festival budaya, pemutaran film, hingga pameran karya di berbagai daerah dengan mempermudah perizinan.
Menurut dia, dukungan tersebut penting guna membuka ruang pertunjukan sekaligus memperluas kesempatan kerja berbayar bagi pelaku industri kreatif di daerah.
"Di balik satu konser, ada musisi, teknisi suara, kru panggung, fotografer, sampai pedagang makanan yang ikut bekerja. Kalau acara bisa rutin digelar di berbagai daerah, peluang kerja dan usahanya juga bisa lebih merata," kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan Kementerian Pariwisata telah memasukkan 125 acara dari 38 provinsi ke dalam Karismen Event Nusantara (KEN) 2026.
Agenda tahunan tersebut dapat menjadi rujukan utama untuk memperluas dukungan pada acara skala kecil dan menengah yang digerakkan oleh komunitas sepanjang tahun.
Untuk merealisasikannya, dia mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata berkoordinasi secara intensif dengan Polri.
Koordinasi ini bertujuan memastikan sistem perizinan yang ada transparan dan mudah diakses oleh para penyelenggara acara di daerah.
Menurutnya, penyelenggara perlu diberikan kepastian mengenai daftar persyaratan, perkiraan waktu proses, hingga status pengajuan.
Selain itu, panduan teknis seperti pengaturan kapasitas, jalur evakuasi, dan kesiapan layanan kesehatan hendaknya disesuaikan dengan skala serta risiko masing-masing acara.
Tidak hanya itu, di tingkat pusat, Chusnunia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) mengambil peran aktif.
Pemerintah daerah diharapkan mau mempublikasikan daftar gedung kesenian, lapangan, serta ruang publik yang siap dipakai lengkap dengan informasi kapasitas, fasilitas, rincian biaya, dan tata cara pemesanannya.
Pemda juga diusulkan menunjuk satu kontak pendamping khusus sebagai sarana konsultasi perizinan, lokasi, dan pengamanan bagi komunitas maupun promotor.
Khusus untuk agenda yang mendapat dukungan pemerintah, Chusnunia mengusulkan agar peluang tampil, bekerja, hingga berjualan diumumkan secara terbuka.
Evaluasi pasca-acara pun diperlukan mencakup jumlah pekerja kreatif lokal berbayar serta estimasi omzet UMKM yang berpartisipasi.
"Yang ingin kami lihat setelah festival selesai adalah berapa banyak orang lokal yang mendapat pekerjaan berbayar, berapa UMKM yang bertambah penjualannya, dan apakah komunitas punya kesempatan untuk menggelar acara lagi," kata Chusnunia.
"Dari situ, kami bisa menilai mana yang perlu diperkuat," sambungnya.