Korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) dituntut membayar denda Rp 200 juta dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti senilai Rp 2,4 miliar.
"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Jaksa menuntut PT KAPM dengan pidana pokok berupa denda sebesar Rp 200 juta namun jika tak dibayar diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun. Jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti Rp 2,4 miliar dengan perhitungan pembayaran uang yang telah disita sebesar Rp 1,5 miliar, namun jika tak dibayar diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp 1.560.434.401 sebagaimana barang bukti nomor 203," ujar jaksa.
Pertimbangan memberatkan tuntutan ialah PT KAPM tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa juga telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.
"Hal-hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan," ucap jaksa.
Jaksa menyakini PT KAPM melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
Sebelumnya, PT KAPM didakwa memberikan suap total Rp 1,3 miliar terkait proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Jaksa mengatakan suap diberikan agar terdakwa menjadi pelaksana atau memenangkan lelang proyek tersebut.
"Bahwa perbuatan terdakwa melalui Yoseph Ibrahim bersama-sama Parjono memberikan sejumlah uang yang berjumlah Rp 1.125.000.000 kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah serta sejumlah Rp 240.000.000 kepada Hamdan, Edi Purnomo dan Budi Prasetiyo dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub," kata jaksa KPK Greafik Loserte saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan terdakwa bersama-sama Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM tahun 2022 dan Parjono selaku vice president PT KAPM tahun 2022. Jaksa mengatakan uang Rp 1,3 miliar itu diserahkan kepada:
1. Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA).
2. Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub.
3. Hamdan terkait asistensi atau pendampingan pengaturan lelang pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa-Sumatra tahun 2022
4. Edi Purnomo selaku ketua Pokja pengadaan pekerjaan perlintasan
Sebidang willayah Jawa-Sumatera tahun 2022
5. Budi Prasetiyo selaku ketua Pokja pengadaan penanganan perlintasan sebidang pada jalur KA di wilayah Jawa-Sumatra tahun 2023
Jaksa mengatakan terdakwa memperoleh keuntungan dari proyek pekerjaan ini senilai Rp 2.410.092.416 (2,4 miliar).
"Bahwa perbuatan terdakwa melalui Yoseph Ibrahim bersama-sama Parjono telah menguntungkan terdakwa sejumlah Rp 2.410.092.416 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," ujar jaksa KPK.