Anggota DPR RI Anwar Sadad absen dari pemanggilan KPK sebagai tersangka kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur (Jatim). KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Anwar Sadad.
"Penyidik sudah melakukan komunikasi dan penjadwalan ulang akan dilakukan untuk Senin (16/11) depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Seharusnya, Anwar Sadad diperiksa bersama Bagus Wahyudiono (BGS) di gedung KPK. Namun, keduanya tidak hadir. KPK berharap mereka tidak lagi mangkir dari panggilan.
"Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan," ucap dia.
Menurut Budi, penyidik KPK telah menerima konfirmasi mengenai alasan Anwar absen. Anwar berhalangan hadir karena sedang melakukan reses sehingga tidak bisa datang ke gedung KPK.
"Saudara AS (Anwar Sadad) karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses," jelasnya.
Sementara itu, BGS beralasan sedang sakit sehingga tidak bisa datang ke KPK.
"Saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini," kata dia.
Budi mengatakan penyidik memerlukan keterangan dari kedua orang tersebut. KPK menyebut dana hibah pokmas merupakan salah satu pos anggaran yang rawan korupsi.
"Paralel dengan itu, KPK juga memandang bahwa hibah pokmas itu juga menjadi salah satu area yang rawan terjadinya potensi terjadinya tindak pidana korupsi," kata dia.
Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 21 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Sejauh ini, baru tujuh tersangka yang ditahan. Sementara itu, penyidikan terhadap satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi (KUS), dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Taufik turut menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya paksa terhadap para tersangka yang tersisa. Ia menegaskan penyidik akan segera menyelesaikan perkara ini hingga tahap penuntutan.
"Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan," jelas Taufik.
Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Dari total 21 tersangka, empat orang merupakan pihak penerima (penyelenggara negara). Sementara itu, 17 orang lainnya merupakan pihak pemberi (15 dari pihak swasta dan 2 penyelenggara negara).