Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menilai tidak tepat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke MKD DPR salah satunya karena illicit enrichment tak diatur di UU Perampasan Aset. Soedeson menjelaskan alasan illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam UU tersebut.
Soedeson awalnya menyoroti langkah ICW mengadukan Habiburokhman ke MKD DPR. Menurutnya, UU Perampasan Aset merupakan hasil kerja seluruh anggota DPR.
"Ini kan pekerjaan ini adalah pekerjaan kolektif seluruh anggota, bersama dengan Badan Keahlian Dewan, tenaga ahli, dan staf pendukung lainnya. Jadi saya menyatakan tidak tepat kalau ICW itu melaporkan seorang ketua. Dia hanya mengoordinirkan semua itu untuk mengadministrasikan jalannya acara. Jadi ya semua tindak apa pun dari masyarakat kita hargai, cuma saya mengatakan bahwa itu tidak tepat," ucap Soedeson saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Kemudian, Soedeson menjelaskan alasan illicit enrichment tidak masuk ke UU Perampasan Aset. Dia menyebut UU Perampasan Aset merupakan hukum formil.
"Agar masyarakat juga paham bahwa Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah hukum formil, hukum acara. Hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materiil. Nah, kalau dicermati baik-baik undang-undang ini, di dalam Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, di dalam Pasal 3 itu ayat 1 itu dijelaskan bahwa tindak pidana apa yang dalam undang-undang ini mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," jelas dia.
"Yang kedua, mengatur mengenai perampasan aset bukan hasil tindak pidana. Ya, nah itu jadi di dalam hal ini undang-undang ini mengatur mengenai dua hal itu ya: prosedur bagaimana perampasan aset," lanjutnya.
Selanjutnya, Soedeson menyebut illicit enrichment sudah diatur di dalam undang-undang lain. Karena itu, menurutnya, tidak perlu lagi illicit enrichment diatur di UU Perampasan Aset.
"Nah, illicit enrichment itu adalah tindak pidana di bidang hukum materiil. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana apa namanya Korupsi, tindak TPPU, narkotika, dan lain-lain, itu sudah diatur gitu loh. Sudah ada," jelas dia.
Lebih lanjut, Soedeson bahkan menyebut illicit enrichment pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasusnya, kata dia, menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, usai anaknya Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan.
"Dia kan menganiaya orang, kemudian KPK, masyarakat ribut, 'loh ini dia punya ini, punya ini.' Akhirnya kan dipanggil, dijelaskan, 'LHKPN kamu berapa kok ini kamu begini?', itu kan harta kekayaan yang tidak wajar kan? Itu kan dirampas untuk negara," ujar dia.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan mengenai tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
"Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11).
Komisi III DPR RI, kata Habiburokhman, berterima kasih atas semua kritik itu. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.
Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Dia mengatakan asas yang menjadi jiwa undang-undang ini tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay.
"Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen. Berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap bisa dikejar," ujar dia.
Dia menambahkan bahwa jangkauan UU Perampasan Aset ini melebar. Selain korupsi, kata dia, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
"Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara. Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," ujar dia.
Habiburokhman mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.
"Suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu kami timbang sungguh- sungguh. Namun, tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang dengan jernih menyarankan sebaliknya," ujar dia.
"Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026. 'Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset', katanya," imbuh Habiburokhman.