Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengaku memahami keresahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas maraknya kasus perundungan anak secara fisik dan siber di Indonesia. Marwan menyebut Komisi VIII DPR akan mulai menyusun naskah akademik terkait revisi UU Perlindungan Anak.
"Iya. Pertama, keresahan beliau, keresahan kita semua ya. Dan bahkan perundungan terhadap anak-anak ini sudah tidak mengenal tempat. Ada yang verbal, ada verbal medsos, tapi ada juga perundungan langsung secara fisik. Dan semuanya itu kadang-kadang tidak melihat tempat, bahkan di tempat-tempat suci pun terjadi," kata Marwan saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Dia menegaskan perundungan tidak bisa ditoleransi. Ia juga menyebut sebetulnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk membendung perundungan, tapi menurutnya masih kurang tegas.
"Nah, tapi kelihatan undang-undang ini tidak bisa membendung sikap-sikap perundungan terhadap anak-anak ini. Nah, karena itu memang dibutuhkan efek jera supaya bisa mencegah. Nah, maka karena itu bisa kita tangkap keresahan itu butuh sesuatu ketegasan. Ketegasan untuk melindungi anak-anak kita," jelas dia.
Karena itu, Marwan setuju dengan Dasco bahwa dibutuhkan revisi terhadap undang-undang yang ada. Menurutnya, butuh pencegahan yang kuat dan penindakan yang tegas terkait perundungan.
"Saya kira itu yang perlu apa, usulan Pak Dasco itu untuk direvisi saya kira tepat. Karena memang undang-undang sekarang ini kurang kurang tegas. Sehingga pencegahannya mestinya lebih kuat gitu. Pasal-pasalnya lebih tegas tentang pencegahan supaya orang berpikir untuk melakukan bully terhadap anak-anak gitu. Nah, sementara sekarang ini kan kita proteksinya penindakan. Nah, jadi dua-duanya belum cukup tegas. Apakah pencegahan, kemudian aspek jeranya masih kurang kuat," tutur dia.
Dia pun memastikan Komisi VIII DPR akan segera menyusun naskah akademik terkait revisi UU Perlindungan Anak. Ia meminta waktu agar pihaknya bisa memetakan bagian mana pada undang-undang yang harus disempurnakan.
"Ya saya kira kita susun dulu naskah akademik. Sehingga kita tahu titik-titik mana saja kelemahan undang-undang, kemudian poin-poin apa saja yang kita cantumkan sebagai pasal yang kita anggap dapat, satu, mencegah, yang kedua penindakan, yang ketiga tentu harus ada pemulihan juga. Aspek ini tentu harus kita lakukan kajian yang biasanya kita sebut dengan naskah akademik undang-undang itu. Saya kira dengan keresahan Pak Dasco ini harus segera digulirkan lagi di Komisi VIII, sebelum pun nanti kita coba dulu susun naskah akademiknya gimana," pungkasnya.
Lebih lanjut, Marwan juga mengusulkan, selama proses pengkajian revisi UU Perlindungan Anak, perlu untuk memaksimalkan yang sudah ada. Dia meminta ada tindakan tegas atas segala bentuk perundungan.
"Lalau menurut saya sebelum perangkat undang-undang kita perbaiki, kami berharap perangkat undang-undang yang existing kita maksimalkan untuk memberikan perlindungan. Mau itu bagian dari dendam, apakah itu bagian dari olok-olok, atau itu iseng-iseng, harus segera diambil tindakan tegas karena ini memang akan mengancam masa depan bangsa kita," tegas dia.
Pernyataan Dasco
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti maraknya kasus perundungan anak secara fisik dan siber di Indonesia. Dia berjanji mendorong revisi UU Perlindungan Anak segera diproses.
"ADK Movement hari ini temanya adalah 'Bersama Melawan Kekerasan Anak'. Harus lebih dari sekadar kalimat pada spanduk. Tema ini menguji keberanian negara, apakah kita benar-benar hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong. Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak," ujar Dasco dalam acara Peringatan Hari Anak Internasional yang diinisiasi oleh ADK (Ahmad Doli Kurnia) Movement di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Dasco mengatakan DPR mendukung anggaran untuk perlindungan anak. Dasco menekankan DPR akan berjuang untuk memprioritaskan hal tersebut.
"Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini," ucap dia.
Dasco menyebut kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi secara fisik. Perundungan terhadap anak juga terjadi lewat media sosial atau siber.
"Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali. Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh," kata Dasco.