Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan proses rekrutmen guru paruh waktu melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama akan terverifikasi secara detail.
Pendataan dilakukan hingga tingkat mikro untuk memastikan calon guru yang diprioritaskan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.
"Rekrutmen guru-guru kita sudah sampai sedetail mikro, karena kita sudah mendata siapa yang pantas kita prioritaskan," ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu.
Menurut Menag, terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan dalam proses seleksi dan penentuan prioritas, mulai dari persyaratan administrasi hingga kondisi dan latar belakang masing-masing guru.
Adapun aspek yang diperhatikan meliputi daerah asal atau domisili, usia, kondisi kesehatan, kualifikasi pendidikan, serta lamanya masa pengabdian. Selain itu, Kemenag juga mempertimbangkan rekomendasi dari tempat guru tersebut bekerja.
“Dengan demikian, Insya Allah orang-orang yang terpilih, baik melalui skema PPPK maupun di lingkungan Kemenag, sudah terverifikasi dengan baik," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno mengatakan bahwa Kementerian Agama menyiapkan lebih dari 61 ribu formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi guru madrasah pada 2027.
"Alhamdulillah, atas arahan Presiden, para menteri sudah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan formasi guru pada 2027. Khusus di bawah Direktorat Madrasah, ada 61 ribu lebih yang nantinya menjadi formasi PNS," kata Suyitno.
Ia menjelaskan formasi tersebut terbuka bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan guru umum yang memenuhi persyaratan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap guru paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK. Selain pengangkatan, Kementerian Agama menyiapkan program sertifikasi bagi 50 ribu guru.
Sementara khusus guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK, Kemenag memberikan jaminan perlindungan kesehatan melalui BPJS.
"100 ribu guru lebih dikasih BPJS jaminan kesehatan dan free, bahkan beberapa dapat bagian dari cost sharing apabila terjadi sesuatu, anak guru dapat beasiswa," katanya.