Politik

Menaker dorong kebijakan ketenagakerjaan berpusat pada manusia

Menaker dorong kebijakan ketenagakerjaan berpusat pada manusia
Dalam hal ini pengguna kebijakan adalah masyarakat, jadi memang semestinya kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

Surabaya (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan agar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata.

“Dalam hal ini pengguna kebijakan adalah masyarakat, jadi memang semestinya kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yassierli saat menjadi pembicara kunci dalam The 2nd Comprehensive International Ergonomics Seminar & Workshop 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Yassierli menjelaskan pendekatan People-Centered Policy mengharuskan pemerintah tidak hanya merancang solusi berdasarkan asumsi birokrasi, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

“Selayaknya kebijakan yang bijak itu harus memberikan manfaat nyata, dirumuskan bersama masyarakat, serta mampu memberdayakan mereka,” tegasnya.

Menurut dia, penerapan pendekatan tersebut bertumpu pada tiga komitmen utama, yakni manusia, bukti, dan dampak jangka panjang. Implementasinya mencakup empat proses berkelanjutan, yaitu memahami (understand), melibatkan (engage), memberdayakan (empower) dan meningkatkan (improve).

Pendekatan itu, lanjutnya, diterapkan melalui sejumlah program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di antaranya Program Pemagangan Nasional atau Magang Hub dan Transformasi Pelatihan Vokasi Nasional.

Yassierli mengatakan program pemagangan tidak cukup hanya berorientasi pada penempatan peserta, tetapi harus mampu memberikan pengalaman kerja yang menghasilkan kompetensi dan peluang karier nyata.

Sementara itu, transformasi pelatihan vokasi diperlukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang selama ini terjadi.

“Selama ini terlalu fokus pada volume peserta tanpa mempertimbangkan kapabilitas,” ungkap Menaker.

Ia menjelaskan, mengikuti satu kursus pelatihan tidak otomatis membentuk jalur karier. Bahkan, tidak sedikit peserta yang mengikuti pelatihan hanya untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan uang saku selama satu hingga dua bulan.

“Kami juga dihadapi dengan kenyataan bahwa kepemilikan sertifikat tidak menjamin keandalan skill peserta,” paparnya.

Selain itu, Yassierli menyoroti belum meratanya informasi mengenai akses pelatihan. Padahal, Kemnaker telah mengelola sekitar 40 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia.

Ia juga menyoroti tantangan transformasi ketenagakerjaan di tengah perkembangan teknologi. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 87 persen merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) ke bawah.

Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan layak.

Dalam kesempatan itu, Yassierli mengajak peserta seminar dan PEI berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional melalui empat agenda riset, meliputi ilmu perancangan, ilmu implementasi, evaluasi dampak, serta riset komparatif mengenai masa depan dunia kerja.

Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menegaskan pentingnya mempertahankan aspek kemanusiaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurut dia, kemajuan teknologi harus diukur berdasarkan manfaatnya bagi kehidupan manusia, bukan semata kecanggihan mesin.

Bambang menyebut tiga prinsip penting dalam membangun masa depan dunia kerja yang ergonomis, yakni inovasi berpusat pada manusia, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan.

Ia berharap forum internasional tersebut dapat memperkuat kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, industri dan mitra internasional.