Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera segera memakai tambahan transfer ke daerah (TKD) untuk pemulihan dan tidak memakainya untuk keperluan lain, lantaran realisasi penggunaan dana tersebut di sejumlah daerah masih nol persen.
"Agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal," kata Tito, yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Realisasi tambahan TKD yang masih nol persen tercatat, di antaranya di Kabupaten Bireuen, Aceh. Tito mengaku sudah mengecek langsung ke Bireuen dan mendapat penjelasan dari pemerintah kabupaten bahwa dana dipakai untuk membangun jalan yang pembayarannya baru dilakukan pada akhir tahun setelah pekerjaan selesai.
Tito mengingatkan dana itu tidak boleh dialihkan. "Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana," ujarnya.
Ia juga melarang daerah sengaja menahan dana itu agar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang diluncurkan ke tahun berikutnya. "Enggak boleh. Gunakan, dan kami akan pantau itu," tutur dia.
Ia mengharapkan tidak terjadi penyerapan yang rendah karena pemerintah daerah tidak memahami administrasi penggunaan dana.
Para gubernur, bupati, dan wali kota penerima tambahan TKD di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diminta memanfaatkan dana itu dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
Menurut Tito, daerah yang realisasinya masih rendah bisa memakai dana itu untuk menormalisasi sungai, yang menjadi prioritas perintah Presiden. Kementerian Pekerjaan Umun (PU) juga dapat menugaskan dinas PU di daerah untuk mengerjakan normalisasi tersebut.
Kemendagri pun telah menerbitkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi. Kabupaten/kota yang kembali dilanda bencana dengan dampak luas dipersilakan menetapkan lagi status tanggap darurat.
Dengan status itu, mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat dan pengadaan dapat dilakukan lewat penunjukan langsung tanpa lelang. Harapannya, kata Tito, agar penanganan bagi masyarakat tidak terlambat.