Sigi (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan kawasan perhutanan sosial seperti hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan menjadi wilayah yang minim kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik," kata Raja Juli Antoni saat ditemui awak media di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Ia mengemukakan program persetujuan pengelolaan perhutanan sosial merupakan wujud kebijakan politik afirmatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses lahan yang luas kepada masyarakat.
"Harapannya dengan program ini kawasan perhutanan sosial dapat dikelola secara produktif seperti dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti durian, pala, dan alpukat," ucapnya.
Kementerian Kehutanan pun memastikan aspek pengawasan di lapangan tetap berjalan optimal dengan melibatkan jajaran Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh kehutanan yang bekerja sama dengan masyarakat di daerah.
"Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup," ujarnya.
Diketahui hingga Oktober 2026 sebanyak 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 8,47 juta hektare dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dengan jumlah penerima mencapai 1,43 juta kepala keluarga.
Sementara untuk di Sulawesi Tengah sudah diterbitkan 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare yang menjangkau 37.383 kepala keluarga dan tersebar di 194 desa di 12 kabupaten/kota.