Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kendali ruang redaksi ketika pengaruh algoritma platform digital global terhadap persebaran dan pola konsumsi informasi semakin besar.
"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu mempertimbangkan konteks dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti algoritma perusahaan teknologi global cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis.
Pada acara peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11), ia mengemukakan bahwa algoritma platform digital milik perusahaan teknologi global kini berpengaruh besar dalam pendistribusian informasi.
Ia mengemukakan bahwa algoritma platform digital milik perusahaan-perusahaan teknologi dunia mungkin sama sekali mengindahkan nilai-nilai dan etika jurnalistik serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.
Meutya juga mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial atau akal imitasi (AI) belum dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak informasi.
Menurut dia, peran para jurnalis dan editor tetap dibutuhkan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi dari suatu pemberitaan.
Perkembangan teknologi informasi dan platform digital telah mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat.
Meutya menyampaikan bahwa sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui platform media sosial dan kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap industri media massa nasional.
"Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters (itu penting)," katanya.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas diberlakukan guna mendukung ekosistem media massa nasional.
Meutya menyatakan bahwa pemerintah mempertahankan penerapan peraturan itu meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global.
"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan," katanya.
Selain itu, pemerintah menggulirkan pembahasan undang-undang mengenai hak media massa di DPR meski menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari perusahaan teknologi besar dunia.
"Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia," katanya.
Meutya melihat kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai indikasi bahwa industri media massa nasional masih berpeluang tumbuh.
Ia menyampaikan bahwa keberagaman saluran informasi serta kehadiran media cetak dan media massa konvensional tetap dibutuhkan di tengah perkembangan pesat platform digital.
Meutya mendorong para pelaku usaha media massa nasional menjaga independensi ruang redaksi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
Dia menekankan pentingnya mempertahankan kendali dalam menghadirkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka di situlah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai," demikian Meutya Hafid.