Jakarta (ANTARA) - Musisi sekaligus pencipta lagu Mighfar Suganda menilai kebijakan pemerintah menggratiskan biaya pencatatan hak cipta dapat membantu musisi independen melindungi karya mereka, terutama yang memiliki keterbatasan biaya.
Mighfar mengatakan pencatatan hak cipta memberikan rasa aman bagi musisi karena karya yang telah dihasilkan memiliki bukti pencatatan kepemilikan.
"Jadi itu penting banget. Pertama, untuk membuat musisi atau seniman itu secure, jadi lebih aman. Kalau mereka sudah daftar hak cipta, jadi bisa berkarya karya baru tanpa ada rasa takut," kata Mighfar kepada ANTARA saat berkunjung ke Kantor Berita ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pencatatan hak cipta juga membantu musisi lebih fokus mengembangkan karya baru tanpa terus mengkhawatirkan kemungkinan karyanya diakui pihak lain.
Mighfar mengaku telah mencatatkan sejumlah lagu ciptaannya melalui sistem digital Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ia menilai proses pencatatan lagu relatif mudah karena dapat dilakukan secara daring tanpa harus mendatangi kantor terkait.
Ia menyambut positif kebijakan tarif nol rupiah karena dapat mengurangi beban biaya bagi musisi independen yang ingin mencatatkan karya mereka.
Namun, Mighfar menilai pemerintah masih perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan tersebut. Menurut dia, masih banyak musisi yang belum mengetahui fasilitas pencatatan gratis maupun memahami pentingnya perlindungan hak cipta.
"Ini membantu banget sih menurutku untuk musisi indie. Cuma menurutku belum banyak publikasinya, jadi masih banyak yang belum tahu," ujar pelantun lagu "Gemuruh Riuh" tersebut.
Ia juga menyoroti pemahaman sebagian musisi yang menganggap karya mereka sudah terlindungi setelah diunggah ke platform digital atau dapat diklaim melalui YouTube.
Padahal, menurut Mighfar, musisi perlu memahami mekanisme pencatatan hak cipta secara terpisah agar dapat melindungi karya yang dihasilkan.
Selain sosialisasi, ia berharap tersedia panduan teknis yang lebih terperinci melalui media sosial maupun YouTube untuk membantu musisi memahami tahapan pencatatan hak cipta.
Mighfar mengaku sempat mengalami kesulitan ketika pertama kali mendaftarkan karya karena belum memahami tahapan pengisian formulir dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan tarif nol rupiah untuk pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026.
Pada 26 Oktober 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan perluasan kebijakan tersebut untuk seluruh jenis ciptaan setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Keuangan.
Perluasan itu mencakup 19 jenis layanan pencatatan hak cipta dan dijadwalkan mulai berlaku pada November 2026 setelah penyelesaian peraturan pelaksana.