Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimohonkan oleh Eduwin Purba, seorang pengemudi ojek daring (ojek online/Ojol).
Dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan di Gedung I MK, Jakarta, Kamis, Ketua MK Suhartoyo mengatakan MK telah menerima permohonan tertanggal 12 Oktober 2026 yang diajukan Eduwin Purba, selaku pemohon.
Dalam Permohonan Nomor 386/PUU-XXIV/2026, Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap UUD 1945.
Terhadap permohonan a quo, pada 21 Oktober 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahulu dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh pemohon.
Mahkamah juga telah memberikan nasehat sesuai dengan kewenangan, serta memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
Pada 28 Oktober 2026, Mahkamah telah menerima surat dari pemohon perihal penarikan permohonan a quo bertanggal 27 Oktober 2026. Dalam sidang pemeriksaan perbaikan 3 November 2026, pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan.
“Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 November 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 386/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,” kata Suhartoyo.
Dalam persidangan sebelumnya, pemohon mengungkapkan persoalan adanya gangguan dalam menjalankan ibadah umat beragama meskipun kebebasan umat beragam dalam menjalankan ibadahnya telah diatur dalam sejumlah undang-undang di Indonesia.
“Tetapi sebegitu banyaknya aturan perundang-undangan hukum yang membatasi kebebasan manusia dalam bertindak, kebebasan menjalankan ibadah umat beragama masih terlihat gangguan dalam menjalankan ibadah umat agam,” kata Eduwin dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (21/10).
Menurut Eduwin, gangguan tersebut berupa penolakan pembangunan gereja yang sudah memenuhi syarat resmi, penolakan ibadah Hari Raya di rumah tinggal dan pemukiman, penolakan alih fungsi ruko atau gudang menjadi tempat ibadah, serta pembubaran kegiatan keagamaan non-gereja seperti retreat atau doa.
Dia menyebut adanya penolakan ibadah yang menimpa jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg, pada Minggu (20/9) di Kabupaten Tenggerang.